SIGAP BRIDA — Sistem Informasi Gabungan Arsip & Privasi

Eksternal 2018

Akses Publik

KAJIAN TINGKAT KEBERHASILAN BADAN USAHA LORONG (BULO) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT LORONG

Dr. Sulfahri, S.Si., M.Si, Asmi Citra Malina, S.Pi., M.Agr., Ph.D, Dr. Ir. Asikin Muchtar, M.Si, Dr. Idris Sumase dkk.

Badan Usaha Lorong yang disingkat Bulo memanfaatkan lorong di sejumlah wilayah kecamatan di kota Makassar untuk menjadi lebih produktif dan menjadi hijau dan bersih dengan menanam tanaman cabai. Saat ini terdapat 7.525 titik lorong di Kota Makassar. Dari 7.525 lorong tersebut, 500 diantaranya telah diterapkan Badan Usaha Lorong (Bulo). Salah satu tujuan dari Bulo adalah membangun lorong hijau yang produktif, sehingga masyarakat mandiri dalam pemenuhan sayuran sehari-hari. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk untuk mengkaji keberhasilan program program badan usaha Lorong (Bulo) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah : (1) mengkaji pengaruh penerapan Badan Usaha Lorong (Bulo) terhadap tingkat ekonomi masyarakat, (2) mengkaji upaya untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan Badan Usaha Lorong (Bulo) untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan (3) mengkaji jenis tumbuhan lain selain cabe dapat dibudidayakan pada lorong yang terdapat di kota makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) studi literatur dan regulasi, serta sistem yang diterapkan Pemkot Makassar melalu Program Bulo; (2) survey lapangan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program Bulo; (3) Focus Group Discussion (FGD) dari berbagai stakeholders termasuk masyarakat yang menjadi sasara Badan Usaha Lorong (Bulo). Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 metode, yaitu analsis statistik deskriptif dan Analisis Indikator Keberhasilan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jawaban responden terhadap variabel atau indikator dalam bentuk nilai rata-rata dan prosentase. Analisis Analisis Indikator Keberhasilan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan program Badan Usaha Lorong di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua aspek indikator tingkat keberhasilan Badan usaha lorong (BULo), hanya indikator kesadaran masayrakat dan motivasi yang bernilai signifikan, sementara indikator lainnya bernilai cukup signifikan untuk aspek kreatifitas dan kemandirian dan bernilai tidak signifikan untuk aspek pendapatan, kelembagaan dan kemitraan. Performance indikator Badan Usaha Lorong (BULo) di kota Makassar masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena hanya 2 indikator yang optimal dari 6 indikator yang ada atau dapat dikatakan bahwa hanya 33,3% dari performance indikator yang dipenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata untuk meningkatkan performance indikator.

#Lorong #BULo #Makassar #Budidaya +2

46 3 • 1.9 MB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

KAJIAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR UNTUK PERBAIKAN TATA KOTA DAN PENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT

Dr. Andi Nur Bau Massepe, Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si, Siti Mushlihah, ST., MT, Lasmana, S.IP, M.H.

Sektor informal PedagangKaki Lima (PK5) mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dibandingkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu terus bertambah setiap tahunnya. Namun setidaknya terdapat beberapa isu penting yang terkait dengan PK5 di perkotaan, antara lain: adanya dominasi sektor formal atas sektor informal termasuk PK5 di perkotaan sehingga menimbulkan konflik sosial yang memerlukan penanganan yang lebih berkelanjutan, marjinalisasi ekonomi sektor informal termasuk PK5 yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban, limbah, tidak adanya perlindungan jiwa, eksploitasi anak, persaingan tidak sehat, ketiadaan perlindungan hukum, dan sulitnya pemberdayaan karena mobilitas. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji pengelolaan dan penataan PK5 kota Makassar. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah : mengkaji distribusi, dan kondisi sosial ekonomi PK5 saat ini, mengkaji upaya tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah, mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar keberadaan PK5 tetap dapat dipertahankan sehingga tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: pengumpulan studi literatur dan regulasi, serta sistem yang diterapkan Pemkot Makassar, survey lapangan, Focus Group Discussion (FGD) dari berbagai stakeholders. Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 metode, yaitu analsis statistik deskriptif dan analisis SWOT. Secara garis besar pola peyebaran PK5 Kota Makassar ada dua jenis, yaitu: pola penyebaran PK5 memanjang (linier aglomeration) dan pola penyebaran PK5 secara mengelompok (focus aglomeration). Pola penyebaran PK5 memanjang, antara lain terdapat di jalan Perintis, jalan hertasning, dan jalan antang raya, jalan Perumnas Antang raya dan BTP. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah terkait adanya PK5, antara lain: Penataan lokasi PK5 melalui pembentukan pasar sentra PK5 dan Pengendalian dan pengawasan PK5 secara berkesinambungan dan terpadu. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota untuk mempertahankan keberadaan PK5 Kota Makassar agar tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat, antara lain dengan membuat data base dan road map pengembangan pelaku PK5 sehingga memiliki tahapan pengembangan dan pada level ekonomi tertentu mereka dapat keluar dari kelompok PK5 (dari sektor informal menjadi sektor formal).

#Pedagang Kaki Lima #Makassar #Tata Kota #Ekonomi masyarakat

50 9 • 1 MB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

FORMALISME DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BIROKRAT GARIS DEPAN PADA KANTOR KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR

Dr. Muttaqin, MBA., Aminuddin Tarawe, MM., PhD., Dr. Wahyu Nurdiansyah N., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis formalisme dalam pelayanan yang dilakukan oleh Birokrat garis depan pada Kantor Kecamatan di Kota Makassar dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh Birokrat garis depan di Kantor Kecamatan Kota Makassar. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif yang menggunakan pendekatan mix method. Penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan formalisme dalam pelayanan yang dilakukan oleh Birokrat garis depan pada Kantor Kecamatan di Kota Makassar Sedangkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh Birokrat garis depan di Kantor Kecamatan Kota Makassar menggunakan mix method Hasil penelitian menunjukkan, Gejala Formalisme dalam Pemberian Pelayanan Publik oleh Birokrat Garis Depan pada kantor kecamatan di Kota Makassar masih terjadi. Hal tersebut terjadi karena ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan formal dan pelaksanaannya di lapangan. Pembuatan peraturan-peraturan ataupun prosedur-prosedur tentang pelayanan di kantor kecamatan yang tidak dapat dijalankan sendiri oleh birokrat penyedia pelayanan. Pembuatan peraturan dan prosedur pada Kantor Kecamatan tidak dapat dijalankan sendiri oleh Birokrat pelayanan. Pemusatan kekuasaan dan pengabaian pendelegasian kewenangan juga masih terjadi. Perilaku suka melaporkan hal-hal yang baik dan tidak melaporkan hal-hal yang tidak baik juga masih terjadi bagi Birokrat Garis Depan. Namun demikian, perilaku suka memanipulasi data/informasi oleh Birokrat Garis Depan cenderung tidak terjadi lagi sedangkan Pelayanan pada tiga kantor kecamatan di Kota Makassar belum sepenuhnya efektif.

#Formalisme #Efektivitas #Birokrat Garis Depan #Pelayanan +2

41 6 • 1.9 MB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

EVALUASI RPJMD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019

Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi.,M,.Si, Erwin Musdah, S.IP.,M.I.P.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan pemerintah daerah memiliki dokumen perencanaan pembangunan, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 – 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan dan berlaku selama satu tahun. Setiap proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut memerlukan koordinasi antara Instansi Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder/pelaku pembangunan yang ada di daerah. Setelah keluarnya UU Nomor 25 Tahun 2004 kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen-dokumen perencanaan secara konsisten baik dari sisi struktur maupun substansi/isi pokok penjabarannya. Keberadaan UU tersebut dijadikan dasar dan landasan hukum bagi para perencana di daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan di daerah

34 7 • 886.7 KB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

“Analisis Tingkat Pelayanan Lalu Lintas dan Perparkiran (Studi Kasus : Kawasan Perdagangan Somba Opu Kota Makassar)”

Resti Octavia Palayukan, ST, Ian Suryani, ST

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang baik dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan wisata pada beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini diikuti pula dengan meningkatnya kendaraan pada ruas-ruas jalan di Kota Makassar. Data yang bersumber dari Samsat Kota Makassar yaitu jumlah kendaraan pada tahun 2015 adalah 1.337.738, pada tahun 2016 adalah 1.425.150. Terjadi kenaikan volume kendaraan sebesar 87.412 dalam kurun satu tahun. Kendaraan didominasi oleh roda dua yang mencapai 1.156.759 unit. Disusul mobil penumpang (213.985 unit), mobil barang (74.603 unit), bus (17.306 unit), dan kendaraan khusus (403 unit). Salah satu ruas jalan yang secara visualisasi terlihat kepadatan yaitu ruas Jalan Somba Opu. Jalan Somba Opu terkenal sebagai pusat ole-ole khas Sulawesi Selatan, disepanjang ruas jalan ini terdapat banyak toko yang menjual barang-barang khas Sulawesi selatan bahkan kuliner. Ruas jalan ini semakin padat pada hari libur dan akhir pekan karena letaknya yang berdekatan dengan Pantai Losari dan Benteng Rotterdam yang merupakan tempat wisata di Kota Makassar. Masalah lain yang terjadi pada ruas jalan ini adalah metode Parking on Street yang membuat ruas jalan ini semakin padat dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun kendaraan bermotor. Ironis, sebab pusat perbelanjaan Somba Opu telah menjadi daya tarik wisatawan di Kota Makassar dan secara tidak langsung menjadi cermin Kota Makassar yang seharusnya dapat ditata dengan baik, namun saat ini justru menjadi salah satu ruas jalan terpadat yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan wisatawan. Berdasarkan pengamatan inilah maka penulis melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Pelayanan Lalu Lintas dan Perparkiran (studi kasus : kawasan perdagangan Somba Opu Kota Makassar)” yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan pada ruas jalan Somba Opu sebagai kawasan perdagangan Kota Makassar.

37 6 • 1.9 MB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

ANALISA KINERJA JARINGAN KANAL DALAM PENANGANAN BANJIR KOTA MAKASSAR

Dr.Eng Bambang Bakri, ST., MT

Awalnya Kanal Jongaya, kanal Sinrijaya, Kanal Panampu dan Saluran Perumnas, Saluran Pampang, Saluran Gowa dibuat agar aliran sungai melintas di Makassar. Kanal dan Saluran berfungsi sebagai pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Makassar. Berdasarkan rencana induk tersebut, pengendalian banjir di Makassar akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota, terusan itu akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota. Berlokasi di Makassar, Kanal dan Saluran dibangun untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu. Selain berfungsi mengurangi ancaman banjir di beberapa kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Makassar, Kanal dan Saluran juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah, Koridor RTH, Permukiman hijau, Sarana Olahraga, Eco2 City, Pariwisata, Kawasan Perniagaan dan sumber air baku serta berkonsep smart green district. Kanal dan saluran direncanakan untuk menampung aliran sungai. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kanal dan Sauran tersebut diperlukan pengembangan infrastruktur di sepanjang kawasan Kanal Jongaya, kanal Sinrijaya, Kanal Panampu dan Saluran Perumnas, Saluran Pampang, Saluran Gowa, sehingga diharapkan kanal dan saluran akan dapat berperan sebagai show case pengembangan infrastruktur secara terpadu. Selanjutnya dalam kaitan tersebut agar pengembangan infrastruktur dapat dilaksanakan secara terpadu maka harus mengacu pada rencana tata ruang. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat wilayah kanal dan saluran tersebar juga memberikan ancaman bagi kehidupan melalui banjir yang hampir setiap tahun terjadi, oleh karena itu sangat penting untuk terus memantau kondisi kanal dan saluran serta penampungan air alami maupun buatan agar dapat diperoleh informasi dan data-data yang aktual terhadap kondisi fisik dan karakteristik dari penampungan alami maupun buatan yang ada, sehingga proses perawatan dan pemeliharaan dari kanal dan saluran dapat dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menjamin berfungsinya kanal/saluran sesuai dengan peruntukkannya terutama sebagai penanggulangan banjir maka diperlukan suatu studi atau kajian terkait kinerja kanal/saluran utama dan rekomendasi pengelolaan kanal dan saluran di masa yang akan datang.

80 11 • 1.9 MB

Unduh Buka

Eksternal 2017

Akses Publik

KAJIAN LINGKUNGAN TEMPAT PEMILAHAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

Asmi Citra Malina, Suhasman, Asikin Muchtar, Sulfahri

This study aims to evaluate the existing condition of waste sorting place in Makkassar City and the existing regulations in supporting the handling of waste in Makassar City in order to produce formulation of waste sorting system from household to TPS. Methods of data collection used in this study are: (1) study of literature and regulation, and waste management system in several cities and major countries to be adopted in Makassar; (2) field survey to find out the complaints in the community around the place of sorting of garbage; (3) Focus Group Discussion (FGD) from various stakeholders including the community around the place of waste segregation and related SKPD. Likert scale (as one of attitude scale) for the development of statistical analysis technique where ordinal data is converted to interval data, the result will be analyzed using Analytic Hierarchy Process (AHP) to formulate policy about septic and environmentally friendly waste separation place in Makassar City. The result of the research shows that: (1) Waste Bank and TPS3R in Makassar city can improve the economy of society and reduce unemployment, (2) Waste Bank in Makassar city acceptable to society and not cause negative impact, (3) TPS3TR in Makassar City according to people's perception around the location can make dirty air due to dust and environmental smoke, (4) TPS3TR in Makassar City according to the perception of the people around the location can disrupt the general traffic around the TPS3R location, (5) Garbage Bank and TPS3R in Makassar City can improve people's economy and reduce unemployment.

#waste #sorting #household #TPS +2

39 5 • 192.1 KB

Unduh Buka

Eksternal 2017

Akses Publik

COMMUNICATION NETWORK MODEL FOR THE FAST REACTION TEAM PROGRAM (TRC) "SARIBATTANG"CHILDREN IN MAKASSAR CITY

Tuti Bahfiarti, Arianto, Burhanuddin

The communication network helps provide the direction and policies of the Quick Response Team (TRC) Program "Saribattang" focus on addressing Social Welfare Problems (PMKS), especially street children, beggars, and sprawl. Rapid Response Team (TRC) "Saribattang" was formed in order to conduct patrol of Social Welfare Persons (PMKS) of Makassar City Social Service. So in the end, reduce PMKS in Makassar City. The research problem is how the operational characteristics and actions, evaluation and sustainability of Saribattang Quick Reaction Team Program for street children and communication network model for sustainability of Saribattang Rapid Response Team Program for street children development in Makassar City. The objectives and targets to be achieved are to understand and describe the characteristics of operational acts and determine the communication activities of street children in the communication network for evaluation and sustainability of the Saribattang Quick Reaction Team Program in the development of street children in Makassar and to find, describe and analyze the model of communication network network) for sustainability of street children development program in Makassar City. For the achievement of objectives and targets are used research methods Mixed-Method research (mixed method research). Methods for obtaining different but complementary data to understand the communication networks formed within the group of street children. The results showed that the non operational street children in Makassar is a complex social problem phenomenon. This phenomenon occurs in the community due to disruption of social functions, said to be disturbed because the child should be in a home situation, school or play environment in which there are interactions that support the child's development, whether physical, motor, social, psychological and moral. Such conditions can not be met by street children. They are required to work on the streets, the operational act they do it refers to the search for extra money, help parents and asked the family. Consideration of policies and strategies of "Innovation Desensitization" (acts of innovation through the development of communication and information) on the target group or individual street children through the communication network leader utilization approach among them. The role of opinion leaders to solve various problems of street children in their group communication networks. Especially in support of Fast Response Team (TRC) ≥6DULEDWWDQJ¥ in coaching street children in Makassar City. Establish interpersonal communication approach in integrated communication network. Aiming at the Social Service through Quick Response Team (TRC) Saribattang and street children in Makassar together open themselves in evaluating the successful implementation of programs directly. Model of communication network formation in order to facilitate information dissemination process or program of Quick Reaction Team (TRC) Saribattang in coaching street children in Makassar City. The program does not focus on street children alone but also on the family and other significance of the street children themselves.

#Communication Network #Street Children #TRC Saribattang

40 7 • 251.1 KB

Unduh Buka

Katalog Riset & Kajian Ilmiah