Prof. Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si, Dr. Fitriani Latief, SP., M.M, Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M, Dr. Asri, S.Pd., M.Pd
dkk.
Pengembangan profesional guru di Kota Makassar memerlukan pendekatan yang lebih
terarah daripada pelatihan yang seragam untuk seluruh guru. Penelitian terhadap 161 guru SD dan
SMP menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, literasi digital, efikasi diri, dan kebutuhan
pengembangan profesional membentuk pola hubungan yang berbeda tetapi saling melengkapi.
Kompetensi pedagogik memiliki hubungan paling kuat dengan efikasi diri (Ξ²=0,624; p<0,001),
sedangkan efikasi diri berkaitan signifikan dengan kebutuhan pengembangan profesional
(Ξ²=0,384; p<0,001). Literasi digital juga berkaitan secara langsung dengan kebutuhan
pengembangan profesional (Ξ²=0,190; p=0,011). Jalur kompetensi pedagogik melalui efikasi diri
menuju kebutuhan pengembangan profesional juga signifikan (Ξ²=0,240; p=0,001). Temuan
tersebut menunjukkan bahwa pengembangan profesional tidak cukup diarahkan pada penambahan
pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perlu membangun keyakinan guru untuk menerapkan
kemampuan tersebut dalam praktik
Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D., Dr. Jaelani, S.Pd., M.Pd, Suharmiah S, S.Pd., M.Pd, Muhammad Astrianto Setiadi, S.Pd., M.Pd.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian
Indonesia. Dalam dekade terakhir UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan
penyerapan tenaga kerja, menjadikan sektor ini sebagai pilar stabilitas ekonomi dan pengentasan
kemiskinan. Data nasional terbaru menunjukkan UMKM berjumlah puluhan juta unit dan
menyumbang proporsi besar terhadap PDB serta penyerapan tenaga kerja. Menurut Poling, M. Y.,
Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023), keberadaan koperasi sebagai badan usaha memiliki peranan
yang sangat fundamental dalam membantu peningkatan pendapatan dan pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara fungsional dalam menumbuhkan Usaha
Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) sampai sekarang ini, koperasi,simpang pinjam masi
memiliki peranan yang strategis karena Koperasi Simpan Pinjam merupakan Koperasi yang
kegiatannya perputaran permodalam. Selain itu, keanggotaan koperasi simpan pinjam memiliki
prinsip kebebasa untuk menjadi anggota walaupun tetap harus memenuhi atas dasar mempunyai
kegiatan usaha atau memiliki kepentingan ekonomi yang sama, Moan, B. R., Mitan, W., &
Lamawitak, P. L. (2023).
Merujuk pada salah satu hasil penelitian Tia, C. R., Mitan, W., & Aurelia, P. N. (2023)
menyatkan bahwa kehadiran koperasi secara permodalan sangat efektif karena tidak hanya hadir
sebagai lembaga pembiayaan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam memperoleh modal usaha tetapi juga sebagai lembaga penyimpanan uang dan
sebagai fasilitator. Peranan sebagai fasilitator antara lain fasilitator manajemen dalam hal
memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, namun Sebahagian besar
Koperasi belum menjalankan sebagai fasilitator pemasaran dan fasilitator keuangan. Pandangan
Moan, B. R., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2023) menunjukan bahwa subtansi yang tidak dapat
dipungkiri adalah peranan koperasi, karena koperasi dapat membantu serta mendampingi
pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah salah satunyaadalah koperasi simpan pinjam.
.Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan sebagai pengumpulan dana tersebut yaitu untuk
PROF. DR. H. MUH. AKMAL IBRAHIM, M.SI., PROF. DR. BADU AHMAD, M.SI., PROF. DR. HJ. HASNIATI, S.SOS., M..SI., ST. FATIMAH NUR SYACHRIANI, S.SOS
Survei dilaksanakan terhadap siswa dari tiga sekolah negeri di Kota Makassar,
dengan total sekitar 338 responden. Rinciannya adalah SMPN 6 Makassar (Β±144 siswa),
SMPN 47 Makassar (Β±116 siswa), dan SMPN 40 Makassar (Β±78 siswa). Mayoritas
responden berasal dari kelas VII dan VIII dengan rentang usia 12β14 tahun, terdiri atas
siswa laki-laki dan perempuan secara relatif seimbang. Profil ini menunjukkan
keterwakilan yang baik untuk menggambarkan persepsi siswa terhadap kualitas layanan
pendidikan di ketiga sekolah.
Jumlah item pertanyaan terkait 5 aspek utama sebanyak 43 item. Pertanyaan
terkait aspek sarana dan prasarana serta kebersihan dan kenyamaan meliputi: ketersediaan
ruang kelas yang memadai untuk belajar, ketersediaan perpusatakaan yang memadai di
dalam sekolah, ketersediaan ruang laboratorium yang digunakan untuk praktikum,
ketersediaan toilet di dalam area sekolah, ketersediaan lapangan olah raga di dalam area
sekolah, ketersediaan kantin, tempat parkir, ketersediaan UKS, ketersediaan tempat ibadah,
ketersediaan buku dan modul pembelajaran yang lengkap, penggunaan bahan ajar dan
media pembelajaran atau alat peraga dalam pembelajaran, ketersediaan e-learning
(pembelajaran berbasis elektronik), ketersediaan pembelajaran berbasis video pada
youtube.
Pertanyaan terkait aspek guru mencakup: guru mengajar di kelas dengan tepat
waktu dan sesuai jadwal, pemberian layanan akademik di sekolah oleh guru, guru
memahami model proses belajar mengajar yang diinginkan oleh siswa, guru mengulang
penjelasan yang kurang dipahami oleh siswa, guru menjelaskan dengan bahasa yang mudah
dipahami oleh siswa, guru menguasai materi yang diajarkan di kelas, guru menepati waktu
dalam setiap perjanjian yang dibuat, guru memberikan perlakuan yang adil kepada semua
siswa, guru memberikan nilai sesuai rubrik penilaian, guru dan staf kependidikan bersikap
jujur dan dapat dipercaya, kepastian waktu layanan pembelajaran dan penilaian tugas
siswa, komunikasi yang efektif guru dan tenaga kependidikan, Pertanyaan terkait staf
kependidikan (pegawai) mencakup: staf kependidikan melayani siswa dengan cepat,
pegawai memberikan layanan dengan senyum yang ramah, staf memberikan layanan yan
Dr. Muh. Idris DP, M.Si, Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si, Dr. Erni Cahyani Ibrahim, SE., Ak., M.Si, Dr. Wahyu Nurdiansyah N., M.Si
dkk.
Pemkot Makassar jika ingin mewujudkan program MCH di 15 kecamatan yang ada
akan menghadapi berbagai tantangan, mengingat setiap kecamatan memiliki potensi,
kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tantangan
lainnya datang dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diharapkan dapat
berkontribusi dalam mewujudkan/mengelola MCH. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan identifikasi/pemetaan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap
kecamatan sebagai basis data pembangunan creative hub. Kedua, melakukan
sinkronisasi kebijakan diantara stakeholder creative hub di setiap kecamatan lingkup
Kota Makassar. Ketiga, Menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief
kepada Pemkot Makassar melalui Dinas PU, guna membantu merumuskan prioritas
pembangunan/pengembangan creative hub yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan
permasalahan di masing-masing Kecamatan dalam lingkup Kota Makassar
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif yang menggunakan
pendekatan Penelitian Kualitatif. implementasikan strategi sinkronisasi kebijakan
pembangunan creative hub Kota Makassar didesain dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Hal ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang ingin mendapatkan data
yang valid, realiabel, objektif, dan komprehensif mengenai potensi, kebutuhan, dan
permasalahan di setiap kecamatan di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih juga karena
dapat mengakomodir fleksibilitas yang sangat mungkin dijumpai di lapangan, dalam hal
ini keragaman data dan informasi, keunikan komunitas kreatif di setiap wilayah, dan
prioritas stakeholder program creative hub yang lintas sektor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Makassar Creative Hub (MCH) merupakan
program strategis Pemkot Makassar yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan
keterampilan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat sektor ekonomi kreatif
masyarakat, terutama generasi muda. Program ini sejalan dengan visi βMakassar Unggul,
Inklusif, Aman, dan Berkelanjutanβ serta sinkron dengan arah pembangunan nasionaI.
Setiap kecamatan memiliki kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang berbeda,
sehingga pembangunan creative hub perlu berbasis pada data lokal. Misalnya, wilayah
pesisir membutuhkan pelatihan berbasis kelautan, sementara wilayah padat UMKM
membutuhkan dukungan pemasaran dan sertifikasi. Pembangunan MCH membutuhkan
kolaborasi lintas OPD, mulai dari Dinas PU sebagai penyedia ruang fisik, Dinas
Pariwisata sebagai leading sector, hingga OPD lain seperti Dispora, Diskominfo, Dinas
Koperasi-UKM, dan Dinas Ketenagakerjaan yang berperan dalam pelatihan, digitalisasi,
dan pemberdayaan masyarakat. Sinkronisasi kebijakan menjadi syarat penting
keberhasilan program. Ekonomi kreatif Makassar memiliki potensi besar, dengan lebih
dari 37.000 pelaku industri kreatif dan dominasi sektor kuliner, fashion, dan kriya.
Keberadaan MCH menjadi katalisator untuk mengoptimalkan potensi ini. Makassar
Creative hub memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti membuka peluang
kerja, memperkuat komunitas, menyediakan ruang kolaboratif, serta mendorong inovasi
dan lahirnya usaha baru. Dampak ini relevan dengan tantangan kota, khususnya
tingginya jumlah penduduk berpendidikan menengah ke bawah dan anak putus sekola
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memegang peranan strategis dalam mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat daerah. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, penguatan pemanfaatan IPTEK bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah daerah untuk tetap relevan dan kompetitif. IPTEK menjadi fondasi utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi, efisiensi proses produksi, serta diversifikasi sektor ekonomi berbasis potensi lokal. Di sisi lain, dalam sektor infrastruktur, pemanfaatan teknologi mampu mempercepat pembangunan fisik maupun digital yang lebih efisien, inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan ramah lingkungan.
Transformasi menuju pembangunan berbasis IPTEK juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menekankan pentingnya integrasi IPTEK dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025β2029 juga menempatkan penguatan riset, teknologi, dan inovasi sebagai prioritas utama untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan infrastruktur cerdas (smart infrastructure). Organisasi internasional seperti UNESCO (2021) juga menekankan bahwa investasi pada IPTEK di tingkat lokal merupakan kunci bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
Kaharuddin S.Pd., M.Pd., Ph.D, Dr. Jaelani, S.Pd., M.Pd, Suharmiah S, S.Pd., M.Pd, Muhammad Astrianto Setiadi, S.Pd., M.Pd
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara mendalam efektivitas dan peranan strategis koperasi sebagai agent of change dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, khususnya di tengah gelombang besar digitalisasi sosial. Hasil utama menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh koperasi, terutama yang berfokus pada inkubasi digital (pelatihan pemasaran online, literasi keuangan digital, dan pemanfaatan e-commerce) serta penguatan modal sosial (jejaring anggota, kemitraan strategis, dan berbagi sumber daya), memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi dan jangkauan pasar UMKM.
Peran kunci koperasi tidak hanya terbatas pada fungsi tradisional penyediaan pinjaman, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat ekosistem kolaboratif yang memfasilitasi adaptasi teknologi dan mitigasi risiko persaingan dalam lanskap bisnis yang berubah cepat.
Kemandirian UMKM, yang diukur dari kemampuan inovasi produk, branding digital, dan resiliensi finansial, terbukti meningkat secara substansial pada UMKM yang aktif terlibat dalam program strategis koperasi. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak, koperasi di Makassar perlu mengintegrasikan platform digital yang terpadu yang memungkinkan layanan anggota yang efisien dan real-time, serta fokus pada pengembangan kapasitas kepemimpinan digital dalam struktur manajemen koperasi itu sendiri.
Rekomendasi strategis utama adalah mendorong kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar, lembaga keuangan, dan koperasi untuk menciptakan kebijakan insentif yang mendukung investasi koperasi dalam teknologi dan pelatihan digital bagi anggotanya, guna memastikan UMKM tetap kompetitif dan mandiri dalam era ekonomi digital.
Peningkatan kualitas layanan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Makassar. Meskipun berbagai program pemerintah telah berjalan, mulai dari BOS, peningkatan kompetensi guru, hingga rehabilitasi sarana dan prasarana, tantangan yang dihadapi sekolah masih kompleks. Policy brief ini memaparkan hasil survei terhadap kualitas layanan pendidikan di SMP Kota Makassar. Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan di ketiga sekolah berada pada kategori baik.
Namun, terdapat variasi kinerja antar sekolah. SMPN 6 unggul dalam hubungan interpersonal dan perhatian guru terhadap siswa serta kenyamanan ruang kelas. SMPN 40 menonjol pada kebersihan dan ketertiban fasilitas; sedangkan SMPN 47 Makassar menonjol dalam dimensi kepedulian guru dan bimbingan konseling, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek sarana fisik. Analisis lintas sekolah memperlihatkan bahwa kualitas layanan dipengaruhi oleh kombinasi faktor kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi guru, dan dukungan fasilitas. Sekolah dengan budaya komunikasi terbuka dan reflektif cenderung memperoleh persepsi positif dari peserta didik.
Dengan demikian, peningkatan mutu layanan pendidikan tidak hanya perlu difokuskan pada perbaikan fisik semata, tetapi juga pada penguatan etika pelayanan pendidikan, kompetensi sosial guru, dan sistem komunikasi yang partisipatif di sekolah.
Kebijakan Seragam Gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar merupakan inovasi pelayanan publik di sektor pendidikan yang berdampak ganda: memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat pemerataan sosial-ekonomi. Program ini telah:
Meningkatkan partisipasi dan kesetaraan pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKK konveksi.
Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah daerah.
Namun, hasil evaluasi kolaboratif antara BRIDA Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Negeri Makassar menunjukkan beberapa tantangan: keterlambatan distribusi, kompleksitas koordinasi lintas instansi, resistensi sebagian sekolah, perbedaan mutu produk, dan risiko keberlanjutan fiskal.
Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen investasi sosial jangka panjang apabila diperkuat secara kelembagaan, digital, dan fiskal, sehingga dapat berlanjut lintas periode kepemimpinan daerah.
