Policy brief ini bertujuan untuk menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh
kelembagaan RT/RW di Kota Makassar, menganalisis akar permasalahan berdasarkan
data dan teori yang relevan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan
terukur untuk penguatan peran RT/RW secara holistik.
Policy brief adalah ringkasan tehadap strategi
pengembangan ekonomi yang dijalankan oleh
masyarakat TPA untuk mendukung kesejehteraan dan
perbaikan kualitas hidup. Dimana volume timbunan
sampah harian Kota Makassar yang terus meningkat,
kemampuan daya tampung lahan semakin terbatas.
System open dumping masih digunakan memperparah
keadaan, di mana sampah ditumpuk begitu saja tanpa
system pemadatan dan pelapisan yang baik. Hal ini
meningkatkan risiko longsor sampah serta mempercepat
kerusakan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi masalah
ini, penelitian merekomendasikan pemerintah daerah
perlu menyediakan sarana pemilahan sampah yang
memadai. Diperlukan regulasi insentif bagi pelaku usaha
daur ulang agar usaha lebih berkelanjutan.
Policy biref adalah ringkasan dari potensi ekonomi dalam
pengelolaan sampah berdasarkan klasifikasi sampah dalam
perspektif perlindungan terhadap masyarakat berbasis
ramah lingkungan. Keberadaan TPA menimbulkan dampak
ekonomi yang signifikan. Melihat perkembangan
masyarakat dan pola konsumtif yang semakin pesat, maka
mengikut juga peningkatan volume sampah adalah jenis dan
ragam, spesifikasi serta karakteristik sampah yang
bertambah dari waktu ke waktu seiring bermunculannya
material dan bahan bahan baru yang pada gilirannya
membutuhkan sistem pengolahan dan penanganan yang
berbeda dari sebelumnya stem pengolahan dan penanganan
yang berbeda dari sebelumnya. Untuk mengatasi masalah
ini, penelitian merekomendasikan Perlu pengembangan unit
usaha formal berbasis sampah (koperasi/UMKM). Dorong
inovasi waste to energy dan produk daur ulang bersertifikat
SNI/ekolabel.
Policy brief adalah ringkasan dari potensi ekonomi
dalam pengelolaan sampah berdasarkan klasifikasi
sampah dalam perspektif perlindungan terhadap
masyarakat berbasis ramah lingkungan. Dimana
masyarakat sekitar TPA banyak yang menggantungkan
hidupnya dari aktivitas pengelolaan sampah, baik secara
formal maupun informal, seperti pemulung, pengepul,
hingga pelaku UMKM berbasis daur ulang. namun, TPA
over kapasitas dan Tekanan Volume Sampah menjadi
salah satu permasalahan, Dimana volume timbunan
sampah harian Kota Makassar yang terus meningkat,
kemampuan daya tampung lahan semakin terbatas.
System open dumping masih digunakan memperparah
keadaan, di mana sampah ditumpuk begitu saja tanpa
system pemadatan dan pelapisan yang baik. Hal ini
meningkatkan risiko longsor sampah serta
mempercepat kerusakan lingkungan sekitar. Untuk
mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan
Perlu pengembangan unit usaha formal berbasis
sampah (koperasi/UMKM). Dorong inovasi waste to
energy dan produk daur ulang bersertifikat SNI/ekolabe
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan fasilitas penting dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan. Di satu sisi, TPA berfungsi vital untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.
Namun di sisi lain, keberadaan TPA seringkali menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki TPA yang menjadi titik sentral pengelolaan sampah. Salah satunya adalah TPA Tamangapa yang telah beroperasi sejak Tahun 1993 dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat sekitarnya.
Dody Agriyanto, S.Sos, M.Si, Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si, Muh. Asratillah Senge, S.T., M.T, Sakral Wijaya Saputra, S.IP., MTR.AP
dkk.
Kota Makassar dalam satu dekade terakhir mengalami transformasi urban yang semakin
kompleks. Pertumbuhan penduduk, mobilitas ekonomi, serta munculnya klaster UMKM baru
mendorong terbentuknya ekosistem aktivitas ekonomi rakyat yang dinamis. Di antara seluruh sektor
ekonomi berbasis masyarakat, kuliner jalanan (street food) menempati posisi yang sangat menonjol.
Kehadirannya bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi ribuan rumah tangga, tetapi juga sebagai
ruang sosial baru di mana warga, wisatawan, dan komunitas lokal bertemu dalam ritme kota yang
semakin modern. Fenomena ini terlihat jelas pada dua simpul kuliner utama yang menjadi fokus dalam
kajian menjadi basis empiris policy brief ini, yaitu Koridor Cidu (Tinumbu–Layang) dan kawasan GOR
Sudiang.
Cidu muncul secara organik pascapandemi sebagai night food corridor yang beroperasi setiap
malam, menghadirkan transaksi ekonomi harian yang besar, kerumunan pengunjung yang stabil, serta
ratusan pedagang yang memanfaatkan ruang publik sebagai arena usaha. GOR Sudiang, meskipun
memiliki karakteristik ruang yang berbeda, memperlihatkan dinamika serupa, tumbuh sebagai sentra
kuliner malam, tetapi menghadapi masalah klasik tata ruang, fasilitas, dan kepastian operasional.
Kedua kawasan memberikan gambaran bahwa Makassar memiliki energi kuliner jalanan yang
potensial, tetapi belum diwadahi dalam satu sistem kebijakan yang komprehensif.
Dengan kontribusi ekonomi yang signifikan, kuliner jalanan telah menjadi bagian dari
“ekonomi harian” Makassar. Namun, pertumbuhannya juga menimbulkan tantangan tata kota, seperti
konflik pemanfaatan ruang, sampah dan limbah, kemacetan, pertentangan antara pedagang dan
pemerintah, serta ketidakpastian pengelolaan. Dalam banyak kasus, pendekatan penataan lebih fokus
pada aspek penertiban dan estetika ruang, ketimbang pemahaman mendalam mengenai peran PKL
sebagai aktor ekonomi mikro, penopang stabilitas sosial, dan penjaga tradisi kuliner kota.
Di sinilah urgensi penataan muncul. Penataan kuliner jalanan bukan semata persoalan menata
lapak atau merelokasi pedagang, tetapi menyangkut upaya membangun tata kelola yang
mengintegrasikan nilai ekonomi, kelestarian ruang publik, modernisasi pariwisata, dan keberlanjutan
lingkungan. Ketika kawasan Cidu bisa menarik ribuan pengunjung setiap malam, perputaran ekonomi
yang tercipta sebanding dengan destinasi wisata kuliner populer di kota-kota Asia. Namun, tanpa
sistem pengelolaan yang jelas, kawasan ini menghadapi risiko stagnasi atau penurunan kualitas ruang.
Selain itu, dinamika pascapandemi juga menghasilkan kebutuhan baru, bahwa kota-kota
didorong membangun ruang publik terbuka, zona kuliner malam, dan kawasan interaksi yang
Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si, Ridwan Syam, S.Sos., M.Si, Pratiwi Wulandari, Ahmad Muhajir
Kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar masih menghadapi masalah
lingkungan dan sosial yang saling berkaitan. Penelitian di Kelurahan Tallo dan
Bontorannu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada
keterbatasan infrastruktur, tetapi juga pada perilaku dan tata kelola masyarakat.
Sanitasi tidak aman, akses air bersih terbatas, drainase tersumbat akibat
pembuangan sampah, serta kondisi rumah yang tidak layak menjadikan
kualitas hidup warga terus menurun. Di saat yang sama, tingkat kemiskinan,
ketergantungan pada bantuan, serta konflik sosial dan penyalahgunaan
narkoba memperburuk upaya perbaikan lingkungan.
Berbagai program fisik yang telah dijalankan pemerintah, seperti KOTAKU,
perbaikan drainase, atau pembangunan MCK, sering kali tidak bertahan lama
karena lemahnya pemeliharaan dan minimnya rasa kepemilikan warga. Temuan
penelitian menegaskan bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat
tercapai apabila intervensi teknis dipadukan dengan pemberdayaan sosial yang
terstruktur.
Policy brief ini merekomendasikan model pemberdayaan komunitas sosioteknis melalui penguatan kelompok sosial (RT/RW, PKK, pemuda, kelompok
nelayan) untuk mengelola sanitasi komunal, pengelolaan sampah, pembersihan
drainase, dan restorasi bantaran. Model ini dinilai paling aplikatif dan realistis
untuk menciptakan perubahan perilaku, meningkatkan kontrol sosial, dan
memastikan keberlanjutan pengelolaan lingkungan di permukiman kumuh
Kota Makassar.
Muhammad Idris DP, Erni Cahyani Ibrahim, Alam Tauhid Syukur, Wahyu Nurdiansyah Nurdin
dkk.
Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045
melalui transformasi sosial-ekonomi khususnya
ekonomi kreatif, Pemerintah Kota (Pemkot)
Makassar mengusung program Makassar
Creative Hub (MCH). Namun, Kemisikinan,
pengangguran, pendidikan, dan kualitas sumber
daya manusia merupakan beberapa aspek yang
menjadi permasalahan sekaligus tantangan
yang harus dihadapi. Selain itu, membangun
creative hub yang sesuai dengan permasalahan,
kebutuhan, dan potensi di setiap kecamatan,
juga merupakan polemik tersendiri.
