Pelayanan Publik Implementasi Open Government dan Transparansi Masyarakat dalam Pelayanan Prima Berbasis Kecamatan di Kota Makassar

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kantor kecamatan Kota Makassar. Dengan mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental sampling, Dengan jumlah sampel sebanyak 549 Orang yang tersebar di 14 Kecamatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik survei dan wawancara mendalam; Instrumen yang digunakan adalah angket dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik statistik deskriptif, yang mana teknik penyajian datanya berupa narasi kalimat, persentase, dan gambar-gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian responden pada masing-masing indikator secara umum dinyatakan baik. Nilai pada masing-masing aspek adalah persyaratan 3.03, prosedur 2.90, waktu pelayanan 2.86, biaya/tarif 3.07, produk spesifikasi jenis pelayanan 3.14, dan penanganan pengaduan/saran/masukan 3.14. Penilaian responden terhadap pada masing kecamatan secara umum juga dinyatakan baik. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada kecamatan adalah Kecamatan Mamajang 3.12, Kecamatan Mariso 3.04, Kecamatan Tamalanrea 2.86, Kecamatan Wajo 3.18, Kecamatan Tamalate 3.05, kecamatan Rappocini 2.95, Kecamatan Biringkanaya 2.92, Kecamatan Ujung tanah 3.15, Kecamatan Tallo 2.96 jam, Kecamatan Manggala 3.02, Kecamatan Makassar 3.03, Kecamatan Ujung Pandang 2.99, Kecamatan Panakkukang 2.99, dan Kecamatan Bontoala 3.25.