Permasalahan sampah merupakan isu krusial yang dihadapi Kota
Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan timbulan
sampah harian yang terus meningkat, sementara kapasitas TPA Antang
semakin terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model
pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang paling efektif diterapkan di
Kota Makassar dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process
(AHP). Analisis dilakukan melalui penentuan bobot kriteria yang meliputi
partisipasi masyarakat, eOisiensi, keberlanjutan, efektivitas, serta kelembagaan
dan regulasi, kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap lima alternatif
strategi, yaitu Bank Sampah RT/RW, Kompos Mandiri, TPS3R Komunitas,
Edukasi dan Insentif, serta Kemitraan dengan Pihak Swasta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (0,228)
merupakan kriteria paling dominan dalam menentukan keberhasilan
pengelolaan sampah, diikuti eOisiensi (0,208), keberlanjutan (0,202),
efektivitas (0,202), dan kelembagaan serta regulasi (0,189). Dari sisi alternatif,
strategi TPS3R Komunitas (0,2622) dan Kompos Mandiri (0,2485) menempati
prioritas tertinggi, diikuti Bank Sampah RT/RW (0,2021), Kemitraan Swasta
(0,1685), serta Edukasi dan Insentif (0,1187). Temuan ini menegaskan bahwa
pengelolaan sampah di Kota Makassar perlu difokuskan pada strategi berbasis
komunitas yang mampu mengurangi timbulan sejak dari sumber, dengan
dukungan insentif ekonomi, regulasi, serta edukasi untuk memperkuat
keberlanjutan.
Penelitian ini merekomendasikan model pengelolaan sampah
terintegrasi berbasis masyarakat, di mana TPS3R dan Kompos Mandiri
menjadi pilar utama, Bank Sampah berfungsi sebagai instrumen
pemberdayaan ekonomi, kemitraan swasta mendukung inovasi dan kapasitas
teknis, serta edukasi dan insentif membentuk budaya sadar lingkungan jangka
panjang. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota
Makassar dapat berjalan lebih efektif, eOisien, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: AHP, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, TPS3R,
Makassar
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah
memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya akses pendidikan berkualitas
bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Berdame, 2024) . Dalam upaya
pemenuhan hak pendidikan tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah
menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya Program Wajib Belajar 9 tahun dan
pendidikan gratis.
Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, masih terdapat
kendala dalam pemerataan akses pendidikan. Salah satu permasalahan yang
dihadapi oleh keluarga kurang mampu adalah biaya pendidikan yang tidak hanya
mencakup biaya sekolah, tetapi juga biaya penunjang seperti seragam sekolah
dan peralatan pembelajaran (Rohaeni & Saryono, 2018). Bagi keluarga dengan
ekonomi terbatas di Kota Makassar, biaya seragam dan peralatan sekolah dapat
menjadi beban finansial yang signifikan, bahkan menjadi faktor yang
menyebabkan anak putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali.
Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia
Timur memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Data BPS menunjukkan
bahwa angka kemiskinan di Kota Makassar pada tahun 2023 mencapai sekitar
4,5% dari total penduduk. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap akses
pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Herlina et al., 2024).
Angka putus sekolah pada tingkat SD dan SMP masih menjadi permasalahan
serius yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kota Makassar.
Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah bagi siswa SD dan SMP
di Kota Makassar diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban
ekonomi keluarga kurang mampu dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.
Program ini sejalan dengan visi Kota Makassar untuk menjadi "Kota Dunia yang
Nyaman untuk Semua" dan misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
sumber daya manusia Kota Makassar. Analisis kelayakan kebijakan ini diperlukan
untuk menilai sejauh mana program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif2
dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat
Kota Makassar.
Program pemberian seragam dan peralatan sekolah gratis bagi siswa
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar
diusulkan sebagai salah satu upaya strategis untuk mengurangi beban ekonomi
keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan
dasar. Kebijakan ini sejalan dengan visi Kota Makassar sebagai "Kota Dunia yang
Nyaman untuk Semua", serta mendukung misi dalam meningkatkan kualitas
pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dalam
konteks tersebut, analisis kelayakan terhadap program ini menjadi penting untuk
menilai sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan
memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Secara substansial, program ini bertujuan menghilangkan hambatan biaya
non-akademik yang kerap dialami oleh peserta didik dari kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah. Seragam dan perlengkapan sekolah merupakan
kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi dapat berdampak pada rendahnya
kehadiran, semangat belajar, bahkan menyebabkan putus sekolah. Oleh karena
itu, intervensi ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memiliki
dimensi sosial dan psikologis dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar
yang inklusif dan setara. Program ini sekaligus menjadi instrumen penguatan
keadilan sosial dalam sektor pendidikan dasar.
Kerangka desentralisasi pendidikan, Pemerintah Kota Makassar memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan pendidikan
yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Pelaksanaan program ini mencerminkan
komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mandat konstitusional untuk
menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Namun demikian, efektivitas
program sangat dipengaruhi oleh desain implementasi yang mencakup
mekanisme penetapan sasaran, kualitas barang yang disalurkan, ketepatan waktu
distribusi, serta sistem koordinasi antar perangkat daerah yang solid.
Aspek pembiayaan menjadi dimensi kunci dalam menentukan kelayakan
program ini. Pemberian seragam dan peralatan sekolah secara gratis
membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari APBD Kota Makassar.
Oleh karena itu, analisis cost-benefit perlu dilakukan untuk menilai efisiensi
program, dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan,3
seperti peningkatan angka partisipasi murni, pengurangan angka putus sekolah,
serta penguatan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh. Jika terbukti
memiliki nilai manfaat yang tinggi terhadap biaya yang dikeluarkan, maka program
ini dapat dikategorikan sebagai investasi sosial yang strategis.
Lebih jauh, program ini juga harus dinilai dari segi dampak sosialnya,
khususnya dalam hal peningkatan motivasi belajar siswa, pengurangan
stigmatisasi terhadap anak dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan
hubungan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pelaksanaan
program yang dirancang secara komprehensif dan berbasis pada data yang valid
akan meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan
pendidikan, tetapi juga mendukung pencapaian visi besar Kota Makassar sebagai
kota yang inklusif, humanis, dan layak huni bagi semua kalangan.
Dr.Hj.Rosnaini Daga,.SE,.MM,.CPHCM, Dr.Abdul Samad,.S.E,.M.Si, Dr. Nurmadhani Fitri Suyuti,.S.E,.M.Si, Andi Mutiah,.S.E
Kota Makassar menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan
sampah. Volume harian yang melebihi 1.000-1.200 juta ton setiap hari (DLH
Mks,2025) , kapasitas TPA Tamangapa yang kritis, serta rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemilahan sampah menimbulkan tekanan besar pada
sistem kota. Kebijakan retribusi berbasis pemilahan berbasis green economy
dipandang sebagai solusi inovatif untuk mengintegrasikan aspek teknis, sosial,
dan fiscal. Tujuan Penelitian ini secara umum adalah Bagaimana potensi
kebijakan retribusi sampah berbasis pemilahan di Kota Makassar untuk
mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan sistem pengelolaan
sampah yang berkelanjutan, serta untuk menjelaskan dan menganalisis
hubungan antara Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Dukungan
Infrastruktur dan Fasilitas, Insentif Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, dan
Kebijakan Retribusi.
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
berbasis Structural Equation Modeling (SEM) dengan 553 responden dari 15
kecamatan di Makassar. Data kualitatif diperoleh dari FGD dengan pemangku
kepentingan (DLH, bank sampah, tokoh masyarakat, akademisi). Analisis
NVIVO digunakan untuk mengembangkan tema dan pola hubungan.
Temuan Utama adalah ditemukan bahwa tersedianya sarana pemilahan,
armada pengangkut, dan bank sampah terbukti mendorong keterlibatan
warga. Warga dengan kesadaran tinggi terhadap manfaat pemilahan
cenderung mendukung retribusi berbasis green economy. Pemberian
potongan retribusi atau imbalan ekonomi belum cukup kuat untuk
meningkatkan penerimaan. Fasilitas fisik yang memadai meningkatkan
penerimaan, bahkan tanpa dimediasi faktor lain. Infrastruktur meningkatkan
kesadaran, dan pada gilirannya memperkuat penerimaan kebijakan.
Implikasi Ilmiah adalah infrastruktur dan partisipasi masyarakat lebih
menentukan daripada insentif ekonomi dalam konteks negara berkembang,
hal ini berkontribusi pada diskusi akademik terkait efektivitas instrumen fiskal
hijau di perkotaan. Implikasi Praktisnya adalah Pemerintah daerah perlu
prioritaskan investasi infrastruktur pemilahan (TPS 3R, bank sampah, armada
khusus), Program edukasi dan literasi lingkungan wajib diperkuat untuk
membangun budaya pemilahan, insentif fiskal diposisikan sebagai dukungan
tambahan, bukan instrumen utama, dan diperlukan koordinasi lintas sektor
(DLH, kecamatan, kelurahan, swasta, komunitas) untuk efektivitas kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan adalah Percepatan penyediaan fasilitas
pemilahan terintegrasi hingga level kelurahan. Penerapan sosialisasi
berkelanjutan melalui sekolah, ASN, dan komunitas ibu rumah tangga.
Mengembangkan platform digital untuk memantau pemilahan dan mengelola
insentif transparan. Menjadikan bank sampah sebagai simpul utama dalamiv
rantai ekonomi sirkular. Dan memastikan keadilan fiskal agar kelompok rentan
tidak terbebani kebijakan.
Dr. Zainal Abidin, SE., M. Si, Faisal Rizal Zainal, SP., MM, Dr. Ahmad Firman, SE., M. Si, Dr. N. Ikawidjaja, MM.
Indeks inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi terpenting yang mempengaruhi
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua perlu membeli dan menggunakan
berbagai barang dan jasa yang secara langsung (secara implisit) mengalami perubahan harga
setiap saat. Dalam ekonomi pasar, harga barang dan jasa selalu dapat berubah dan,
sementara beberapa harga naik, yang lain mungkin turun atau tetap sama. Jika membahas
tentang inflasi, maka maksud sebenarnya adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa.
Dengan kata lain, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum
atau berbasis luas selama periode yang diperpanjang (Höflmayr, 2022). Inflasi mengukur
perubahan tingkat harga umum ekonomi dan mencerminkan fenomena bahwa mata uang
nominal cenderung kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Hal ini umumnya diukur dalam
bentuk perubahan tahun-ke-tahun pada tingkat harga rata-rata di seluruh perekonomian
(OECD, 2022). Kenaikan tingkat harga keseluruhan disebut sebagai inflasi dan dalam situasi
di mana inflasi tinggi, daya beli barang dan jasa menurun (Atigala et al., 2022).
Lorong adalah ibarat sel kota dan otaknya adalah pemerintah. "Sel dan otak menjadi
penentu apakah kota itu bisa terus hidup, sehat atau bahkan mati. Pemerintah Kota Makassar,
kata Danny, salah satu hal yang akan dijalankan pemeritahannya adalah melakukan restorasi
tata ruang Kota Makassar menjadi berstandar dunia. Karena itu ia melihat perlunya
melakukan restorasi atas lorong. Banyak persoalan sosial yang ada di Lorong. Mulai dari
masalah begal motor, orang-orang yang derajat kesehatannya rendah, hingga banyak
masyarakat miskin yang tinggal di lorong. "Maka pendekatan kita bukan komunitas, tetapi
pendekatan ruang yang di dalamnya multikomunitas, jelas dia. Dijelaskannya, Lorong Garden
akan dikembangkan dengan melakukan penanaman cabe. Diharapkan ini akan menghasilkan
pendapatan yang besar bagi masyarakat yang tinggal di lorong (Rahmat, 2017). Lorong
wisata adalah Lorong di daerah yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata
(Perwali No. 82 Tahun 2022, 2022). Jika sebelumnya disebut Lorong Garden maka mulai
Agustus 2022 maka disebut sebagai Lorong Wisata. Pengembangan lorong wisata (Longwis)
sebagai upaya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat lorong. Pasalnya
kehidupan masyarakat di Kota Anging Mammiri ini pada umumnya kebanyakan berasal dari
lorong. Keberadaan lorong wisata yang sebelumnya bernama lorong garden bukan hanya
menciptakan lorong yang bersih dan asri, tetapi juga bagaimana mengembangkan
perekonomian masyarakat, Pengembangan lorong yang mampu memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat, utamanya dalam terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat
secara tidak langsung ikut mendorong peningkatan kota yang lebih baik ika kondisi dalam
lorongnya baik, maka tentu kondisi masyarakatnya akan baik. Hal ini akan mempengaruhi
kondisi kota yang lebih baik, begitu pun dengan sebaliknya. Makanya bapak wali kota kita
mengembangkan lorong sebagai titik awal mengembangkan kota menjadi lebih baik (Nurfitri,
2023).
Salah satu fungsi Lorong wisata adalah mengendalikan inflasi. Lorong wisata (longwis)
menjadi jurus Pemerintah Kota Makassar untuk menangani dan mencegah terjadinya inflasi.
Longwis merupakan program prioritas Pemkot Makassar yang diyakini bisa membantumasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan lain
yang dilakukan secara mandiri oleh warga lorong. Kota Makassar berupaya mengendalikan
inflasi dengan memanfaatkan lorong wisata. Banyak kegiatan di lorong wisata yang bisa
menekan inflasi, misalnya menanam cabai dan beragam tanaman pangan lainnya, misalnya
cabai yang merupakan penyumbang inflasi dan di Lorong wisata dilakukan budidaya cabe
dalam lorong untuk menekan inflasi (Siti Aminah, 2022).
Terkendalinya inflasi di Kota Makassar tentu tidak lepas dari peran penting Pemerintah
Kota Makassar yang sangat serius dalam melakukan pengendalian inflasi di Kota Makassar.
Salah satu program strategis Kota Makassar dalam upaya pengendalian inflasi adalah dengan
Program Lorong Wisata (Longwis). Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik
untuk mengangkat judul penelitian yaitu: Peran Komoditas Holtikultura Lorong Wisata dalam
Pengendalian Inflasi di Kota Makassar.
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia
kontribusinya sangat besar terhadap PDB nasional dan penyerapan
tenaga kerja oleh karena itu peningkatan kinerja UMKM menjadi
prioritas kebijakan.
Undang-undang republik indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang
Perkoperasian sebagai badan usaha berbasis anggota
diamanatkan untuk memberdayakan ekonomi anggota
Kementerian dan pemda mendorong penguatan koperasi sebagai
kendaraan konsolidasi UMKM agar “naik kelas” Namun efektivitas
peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbeda
beda antar daerah dan perlu dievaluasi secara kontekstual
Kota Makassar telah membangun infrastruktur data dan program
pendukung UMKM mis. aplikasi SIDATU MICIKO dan program
inkubasi/pelatihan
Masalah perpakiran diperkotaan merupakan masalahan yang kompleks karena adanya
berbagai kepentingan masyarakat perkotaan seiring dengan meningkatnya kepemilikan
kendaraan diperkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan pekembangan kegiatan manusia
di dalamnya. Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas
masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi
baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan yang kerap
menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami oleh
kota-kota besar di dunia. Pusat aktivitas kota pada umumnya mempunyai beberapa tipe
penggunaan lahan. Pusat aktivitas dapat berupa semua pusat bisnis kota, sebuah kompleks
pendidikan, kawasan industry dan pusat hiburan. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan
pusat kota memberikan pengaruh terhadap kondisi lalu lintas kendaraan dari wilayah-wilayah
sekitarnya. Kota Makassar merupakan kota inti dalam sistem perkotaan metropolitan
maminasata (PKN dan KSN). Pusat kegiatan nasional adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi, dengan
ditetapkannya sebagai kawasan nasional kota Makassar mengalami perkembangan dari
berbagai aspek, sehingga sangat diperlukan kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata,
peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana tranportasi, telekomunikasi, listrik dan
sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota Makassar, sehingga terjadi
pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi ini seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk kurang lebih
1,5 juta jiwa (BPS kota Makassar 2019), dengn jumlah kendaraan bermotor 1.563.608
(pertumbuhan 5-6% per tahun, BPS 2019), hal ini menujukkan betapa banyak kendaraan yang
ada di kota Makassar, sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan trasportasi
terjadi akibat perencanaan dan sistem pengembangan transportasi tidak sejalan (Miro, 1997).
Banyaknya penduduk yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan
berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir seadanya. Kawasan pusat kota biasanya
persediaan ruang parkir sangat terbatas, terutama area parkir di luar sisi jalan. Jika tidak ada
penyediaan ruang parkir yang memadai cenderung menggunakan sisi jalan sebagai tempat
parkir, sehingga mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, seperti kemacetan terutama
pada jam-jam sibuk, permasalahan ini merupakan permasalahan yang akan menjadi sangat
parah jika belum ada penanganan dengan serius baik dari pemerintah daerah maupun
masyarakat. Peluang munculnya berbagai permasalahan/konflik sosial dan lingkungan
sebagaimana biasanya terjadi pada kawasan perkotaan yang dipicu oleh meningkatnya alat
transportasi, dan berkurangnya area perparkiran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sistem perparkiran di
Kota Makassar dan dampaknya terhadap tingkat kemacetan kota disekitarnya akibat kegiatan
parkir yang tidak teratur. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah
penelitian yang telah dirumuskan, sebagai berikut:
a. Mengakaji dan menganalisis penerapan sistem parkir bekerja sebagai determinan
penanganan lalu lintas di Kota Makassar.
b. Mengakaji dan menganalisis penerapan kebijakan pembangunan kota terhadap
pemenuhan sistem parkir.
c. Menganalisis model sistem perpakiran yang efektif dan efisien di kota Makassar
d. Mengetahui model dan konsep dari sistem parkir di kota Makassar
Dr. Ir. H. Nur Khaerat, ST., MT, Dr. Erniati, ST., MT, r. Abdul Samad, A. SE., M.Si
Sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolaannya sangat urgen
dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir supaya memberikan manfaat
secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah
perilaku masyarakat. Permasalahan sampah terjadi karena tentu saja diakibatkan oleh
bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas konsumsi dan aktivitas lainnya yang
menimbulkan tingginya buangan atau limbah yang di hasilkan. Hal ini merupakan hal
yang sangat pelik dan mendesak yang dialami oleh kota-kota besar di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total sampah di
Indonesia 64 juta ton pertahun dan diperkirakan pada tahun 2019 jumlah sampah di
Indonesia terus akan meningkat hingga 68 juta ton (BP2LHK Makassar,22-02-2018,
https://balithutmakassar.org/). Dapat dibayangkan jika setiap hari terjadi timbulan
sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas kehidupan manusia, jika tidak dikelola
dengan baik maka timbulan sampah tersebut bisa menjadi bukit yang akhirnya berdampak
pada kesehatan manusia, mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara
sekitarnya.
Pengelolaan sampah telah menjadi persoalan yang terus menjadi perhatian karena pola
konsumsi yang berubah dan terus meningkatnya populasi perkotaan. Konsekuensi lingkungan
dan kesehatan terus meningkat terutama pada kelompok yang rentan di wilayah perkotaan di
negara berkembang, termasuk kota Makassar. Kegiatan pengelolaan sampah di kota Makassar
adalah pengumpulan dan pemindahan sampah, namun itu tidaklah cukup karena banyaknya
aspek yang terkait seperti aspek sosial ekonomi dan budaya; urbanisasi, ketimpangan, dan
pertumbuhan ekonomi; serta persoalan kebijakan, tata kelola, dan kelembagaan; menjadi
hambatan nyata dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di negara berkembang. Untuk itu
dibutuhkan pemikiran sistem yangsesuai dengan wilayah perkotaan pada negara berkembang
yang adaptif yang memiliki batasan yang jelas untuk dapat menghadapi tantangan dan
kompleksitas pengelolaan sampah yang kemudian akan menghasikan kebijakan yang
berkelanjutan.
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : (1) ntuk mengetahui kondisi
pengelolaan sampah di Kota Makassar dan permasalahannya; (2) Untuk mengetahui
potensi dan pemanfaatan sampah di kota Makassar yang dapat digunakan dalam
pembuatan pupuk organik dan bahan agregat campuran beton untuk mengurangi timbulan
sampah di kota Makassar. Penelitian ini mencakup tentang perngelolaan sampah di kota
makassar dan permasalahanya, serta bagaimana peran serta masyarakat dalam
pengelolaannya. Selain itu juga mencakup potensi dan pemanfaatan sampah kota
Makassar baik organik maupun an organik untuk produk inovasi pupuk organik dan
bahan agregat campuran beton yang dapat mengurangi potensi timbunan sampah yang dihasilkan di kota Makassar. Saran dan Rekomendasi Kebijakan untuk pemerintah Kota
Makassar, antara lain sebagai berikut:
1. Sosialisasi aturan tentang persampahan melalui media yang ada ke masyarakat
2. Sosialisasi teknis pemilahan sampah dari rumah tangga ke TPS serta Pengembangan
sistem pemilahan sampah yang terpadu baik
3. Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan perguruan tinggi dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah
4. Mengoptimalkan komitmen dan koordinasi pemerintah Kota dengan program dan
kegiatan serta alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengelolaan
sampah sistematis dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat ekonomi bank
sampah melalui kegiatan sosialiasai yang sistematis dan berkelanjutan
7. Mengintensifkan pelatihan, dan pendampingan masyarakat tentang manfaat ekonomi
sampah organik dan an organik sebagai bahan baku ekonomi kreatif dan sumber
material maju yang ramah lingkungan
8. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pengelola persampahan terutama pada level
operasional melalui program pengembangan kapasitas SDM yang
9. Dukungan Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan potensi sampah organik
dan anorganik melaui pembuatan pupuk organik dan agregat beton.
10. Mendorong adanya kajian tentang perilaku masyarakat tentang pengelolaan
persampahan
