DODY AGRIYANTO, S.SOS., M.SI., DR. DRS. ILHAM SYAH AZIKIN, AP., M.SI., RACHMATAN, S.T., M.M., DEDY HERIANTO, S.IP., M.SI.
Secara alamiah, dalam kehidupan manusia baik dalam konteks invidual
maupun dalam konteks kolektif, selalu diperhadapkan dengan berbagai
permasalahan. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha agar dapat
memecahkan permasalahan tersebut. Dalam rangka pemecahan masalah tersebut,
maka tentu dibutuhkan metode atau cara tepat yang digunakan dan diperlukan
bantuan ilmu pengetahuan untuk mengatasinya. Dengan demikian, manusia akan
mencapai taraf kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.
Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat juga
membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan. Oleh
karena itu, tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi faktor krusial dalam
memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu merespons kebutuhan
masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.
Tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan prasyarat utama bagi
pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tata
kelola yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang responsif, transparan,
dan akuntabel. Keberhasilan suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsifungsinya sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang
baik, seperti partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan, dapat
diterapkan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik.
Dr.Hj.Rosnaini Daga,.SE,.MM,.CPHCM, Dr.Abdul Samad,.S.E,.M.Si, Dr. Ir. Mujahid, SE, MM,M.Ikom, Dr. Nurmadhani Fitri Suyuti,.S.E,.M.Si
dkk.
Penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, dengan fokus pada
kepatuhan terhadap kebijakan, konsistensi implementasi kebijakan, kualitas
hubungan antara pemerintah dan UMKM, serta kemampuan pemasaran sebagai
faktor yang memoderasi hubungan tersebut. UMKM di Kota Makassar memiliki
peran strategis dalam perekonomian lokal, terutama dalam menciptakan lapangan
pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah Kota Makassar telah
mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM,
termasuk kewajiban bagi sektor perhotelan dan ritel untuk bermitra dengan UMKM
lokal. Salah satu kebijakan penting adalah Gerai UMKM yang diresmikan di Hotel
Gammara, yang memberikan ruang promosi bagi produk UMKM lokal. Namun,
meskipun kebijakan ini mendukung pertumbuhan UMKM, tantangan utama yang
dihadapi adalah kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan dan inkonsistensi dalam
implementasi kebijakan yang menghambat efektivitasnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kepatuhan
terhadap kebijakan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan dapat
meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan UMKM. Selain itu,
penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana kualitas hubungan tersebut
mempengaruhi kinerja UMKM, dengan kemampuan pemasaran sebagai faktor
yang memperkuat hubungan tersebut. Dalam konteks ini, kualitas hubungan yang
baik antara UMKM dan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan,
sementara kemampuan pemasaran yang kuat memungkinkan UMKM untuk lebih
memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kebijakan pemerintah.
Penelitian ini juga menyarankan bahwa peningkatan kualitas hubungan dan
konsistensi kebijakan merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang
lebih kondusif bagi UMKM. Dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan
dan implementasi yang konsisten, serta memperkuat kualitas hubungan antara
UMKM dan pemerintah, diharapkan UMKM di Kota Makassar dapat berkembang
lebih pesat dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Penelitian ini
berkontribusi pada literatur mengenai kebijakan publik, kualitas hubungan dalam
kemitraan, dan kinerja UMKM, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat
kebijakan dan pelaku UMKM dalam mengoptimalkan keberhasilan kebijakan yang
ada.
Dunia saat ini mengalami kecepatan peningkatan pembangunan
yang sangat pesat baik dari segi infrastruktur manupun sarana dan
prasarana. Terkhusus di wilayah perkotaan, pembangunan memaksa
hampir seluruh lahan hijau yang dulunya digunakan sebagai lahan
pertanian dan sebagai media penyediaan oksigen bagi masyarakat
sekitarnya kini beralih fungsi menjadi gedung dan bangunan. Akibat dari
peralihan penggunaan lahan ini menyebabkan terjadinya degradasi kualitas
lingkungan sehingga polusi menjadi suatu masalah yang serius.
Ketidakselarasan antara pembangunan gedung dan bangunan di
wilayah perkotaan dengan jumlah ruang terbuka hijau membuat kualitas
lingkungan di wilayah perkotaan menjadi menurun drastis. Keadaan kurang
harmonis yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya
mengakibatkan wilayah perkotaan hanya maju secara ekonomi namun
mundur secara ekologi. Konsep perencanaan kota berwawasan pangan
terlahir dari kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan
pangan adalah sebuah kondisi dimana seluruh masyarakat (lintas batas
ruang dan waktu) dapat mengakses makanan yang cukup baik dari segi
jumlah, keragaman jenis serta nutrisi (FAO, 2008).
Ketahanan pangan tidak hanya soal memproduksi makanan yang
cukup tetapi juga terkait masalah keterjangkauan makanan baik dari sisi
harga maupun distribusi. Daerah perkotaan yang memiliki luas daerah
terbatas,
Dody Agriyanto, S.Sos, M.Si, Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si, Muh. Asratillah Senge, S.T., M.T, Muh. Asratillah Senge, S.T., M.T
dkk.
Kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan
salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia timur dengan luas wilayah
sekitar 175,77 km² dan posisi strategis di pesisir barat daya Pulau Sulawesi,
menghadap Selat Makassar. Berdasarkan data terbaru, populasi Kota
Makassar mencapai lebih dari 1.482.354 jiwa (berdasarkan data BPS tahun
2024, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 0,65 %), didominasi oleh suku
Makassar dan Bugis, dengan komposisi penduduk yang beragam secara etnis
dan budaya.
Ekonomi kota ini tumbuh pesat, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan
I tahun 2025 sebesar 4,53% year-on-year, didorong oleh sektor perdagangan,
pariwisata, dan kelautan. Potensi pariwisata Makassar sangat besar, termasuk
destinasi seperti Pantai Losari, Fort Rotterdam, dan kuliner khas seperti coto
Makassar serta pisang epe. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di
Makassar pada Februari 2025 mencapai 50,21%, menunjukkan pemulihan
sektor pariwisata pasca-pandemi.
Potensi kuliner jalanan Kota Makassar, atau dikenal sebagai Potensi
kuliner jalanan Kota Makassar, terletak di Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang,
Kecamatan Bontoala, sekitar 4 km utara dari Pantai Losari. Kawasan ini
berdekatan dengan pasar tradisional Cidu yang sudah berdiri sejak 1950-an
yang menjual ikan dan sayuran di lahan berbentuk segitiga ("cidu" berarti
runcing dalam bahasa Makassar). Kawasan tersebut telah bertransformasi
menjadi pusat kuliner malam sejak pasca-pandemi. Saat ini, Potensi kuliner
jalanan Kota Makassar menjadi "surganya pecinta kuliner" dengan ratusan
pedagang kaki lima yang menawarkan beragam makanan murah, mulai dari
jajanan modern seperti kebab turki, kentang goreng, dan dimsum hingga
tradisional seperti gogos (lemper bakar), pisang ijo, dan barongko. Ada sekitar
169 pedagang yang beraktivitas di Potensi kuliner jalanan Kota Makassar,
dengan harga terjangkau (Rp5.000–Rp15.000 per item) membuatnya populer,
dengan jam operasional mulai pukul 17.00–19.00 WITA hingga tengah malam,
paling ramai pada akhir pekan. Kawasan ini menarik wisatawan lokal dan
mancanegara, mengubah area yang dulunya sepi dan rawan kejahatan
menjadi pusat aktivitas malam.
Lebih lanjut, Penataan kawasan kuliner jalanan di sekitar GOR Sudiang,
Makassar, mencerminkan dinamika khas antara kebutuhan ekonomi
masyarakat kecil dan tantangan regulasi kota. Berdasarkan hasil Focus Group
Discussion (FGD), sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ini
telah mengalami ketidakpastian berulang terkait lokasi berjualan, termasuk
penggusuran hingga tiga kali tanpa kejelasan hukum. Meski lokasi strategis di
sekitar GOR memberikan potensi ekonomi yang menjanjikan, para pedagang
menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan ruang, biaya operasional
yang tidak seragam, dan absennya sistem tata kelola resmi. Saat ini, biaya
operasional per hari bisa mencapai Rp30.000, yang terdiri dari kontribusi untuk
listrik, sampah, keamanan, dan retribusi pasar, namun belum memiliki
pengelolaan resmi yang diakui. Dukungan infrastruktur yang masih minim turut
memperburuk kondisi, terutama dalam penyediaan listrik dan pengelolaan
sampah yang belum efisien. Sebagian besar pedagang belum pernah
menerima pelatihan dari pemerintah, padahal mereka sangat mengharapka
Arief Wicaksono, Andi Burchanuddin, Muh. Asratillah., Ilham Mulya
Kajian ini mecoba memetakan situasi
eksisting RT/RW di Kota Makassar,
memetakan dan memahami persepsi
masyarakat terhadap kinerja RT/RW di
Kota Makassar dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi
penataan kelembagaan dan penguatan
fungsi RT/RW di Kota Makassar, dan
menawarkan model penataan
kelembagaan dan penguatan fungsi
RT/RW di Kota Makassar.
Perkembangan kota metropolitan selalu diiringi dengan peningkatan
pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan
kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Seiring dengan pesatnya
urbanisasi, permintaan akan sarana transportasi, perumahan, serta fasilitas umum
terus meningkat, menuntut perencanaan kota yang lebih matang.
Seperti halnya dengan Kota Makassar dalam beberapa dekade terakhir
telah membawa dampak signifikan terhadap tata ruang dan infrastruktur kota.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur,
ekspansi kawasan permukiman, komersial, dan industri terus meningkat. Namun,
laju urbanisasi yang cepat ini tidak selalu diimbangi dengan pembangunan
infrastruktur yang memadai.
Permukiman perkotaan memiliki kepadatan serta populasi manusia yang
tinggi. Kebutuhan akan perumahan yang semakin bertambah sebagai
konsekuensi peningkatan laju pertumbuhan penduduk dengan tambahan
urbanisasi, mengakibatkan alih fungsi lahan diperkotaan menyebabkan
pengurangan kemampuan lahan sebagai fungsi meresapkan air dan
meningkatkan volume limpasan serta menambah beban drainase. ( Saidah, H.,et
al.., 2021). Dulu, kondisi Kota Makassar masih jauh berbeda. Dengan urbanisasi
yang terus meningkat, lahan terbuka semakin berkurang dan menyebabkan
peningkatan run off.
Kecamatan Panakkukang merupakan wilayah permukiman yang padat
serta pusat bisnis utama di Kota Makassar, yang menyumbang aktivitas ekonomi
dan sosial yang sangat tinggi. Sebagai kawasan yang memiliki infrastruktur
perkotaan yang berkembang pesat. Peningkatan jumlah bangunan dan jalan yang
tidak dapat menyerap air (impervious surfaces) membuat sistem drainase yang
ada tidak mampu menampung limpasan air hujan yang semakin besar, sehingga
menyebabkan genangan di sepanjang ruas jalan utama dan mengganggu aktivitas
masyarakat. Karena Kecamatan Panakkukang juga merupakan pusat bisnis yang
sangat vital bagi perekonomian kota, masalah genangan dan banjir yang terjadi di2
wilayah ini tidak hanya merugikan masyarakat setempat tetapi juga dapat
mengganggu perekonomian lokal dan kegiatan bisnis.
Kecamatan Panakkukang di Kota Makassar kerap mengalami banjir dan
genangan akibat curah hujan tinggi, terutama ketika kapasitas saluran drainase
tidak mampu mengalirkan debit air yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan
laporan terbaru dari DetikSulsel (2024), banjir yang melanda Panakkukang
disebabkan oleh meluapnya air kanal yang tidak mampu menampung limpasan air
hujan. Akibatnya, beberapa wilayah mengalami genangan berkepanjangan yang
menghambat aktivitas Masyarakat.
Faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan banjir di
Kecamatan Panakkukang meliputi:
1. Melimpahnya air dari kanal utama yang tidak memiliki kapasitas tampung
optimal.
2. Kurangnya infrastruktur pengendali air hujan seperti waduk mini dan area
resapan.
3. Sistem drainase yang tidak optimal dalam menyalurkan air ke tempat
pembuangan akhir.
4. Tingginya laju urbanisasi yang mengurangi lahan terbuka hijau dan
meningkatkan limpasan permukaan.
5. Kecamatan Panakkukang memiliki banyak daerah dataran rendah yang
rentan terhadap genangan dan banjir saat musim hujan.
Salah satu alasan pemilihan Kecamatan Panakkukang sebagai lokasi
penelitian adalah karena wilayah ini memiliki potensi lahan budidaya yang cukup
signifikan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Makassar. Lahan budidaya ini berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari solusi
pengendalian banjir dan genangan melalui pemanfaatan waduk mini atau kolam
retensi. Lahan yang masuk dalam kawasan budidaya ini memiliki karakteristik
yang memungkinkan untuk diterapkannya teknik-teknik pengelolaan air, seperti
penyimpanan air hujan untuk keperluan air bersih atau pengelolaan air tanah.
Permasalahan banjir dan genangan di Kota Makassar merupakan sebuah
fenomena alam yang sangat kompleks dan sulit dihindari. Salah satu penyebab
terjadinya banjir di Kota Makassar adalah pengelolaan tata air yang belum optimal
(Karamma., et.al 2021). Banyak saluran drainase di Kota Makassar yang belum
terkoneksi dengan baik. Tidak hanya itu, dimensi saluran yang ada saat ini jug
Rachmatan, ST., MM (Plt. Sekretaris BRIDA), Rachmatan, ST., MM (Plt. Sekretaris BRIDA), Rasmuddin, SH., MH, Rasdin, S.Kep., Ns., M.Kep
dkk.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Dalam beberapa
waktu terakhir pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Untuk itu
berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya. Tidak terkecuali pelayanan
pemerintah pada saat Pandemi Covid – 19 yang melanda seluruh wilayah
di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
tersebut dalam pasal 1 dinyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab
dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum,Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar – Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Tahun 2025
3
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, keadilan,
efektifitas dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan
pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah penyedia
layanan publik selalu berpedoman kepada amanat Undang- Undang
dimaksud. Seiring dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1984
tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha,
yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Publik. Pada tahun 1995 serta diterbitkannya
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat
yang kemudian dikonkritkan dengan Surat Edaran Menteri Koordinator
Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Apatur Negara Nomor
56/Wasbangpan/6/1998 tentang Langkah-langkah Nyata Memperbaiki
Pelayanan Masyarakat menunjukkan upaya pemerintah memperbaiki citra
birokrasi dalam pelayanan, pemerintah guna mewujudkan pelayanan prima
di instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi di era reformasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor
16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik menggantikan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang
Pedoman Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah. Di dalamnya diatur tentang kegiatan-kegiatan yang
harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan
pelayanan yang bermutu. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada
adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya Menteri PAN
& RB pada tahun 2017 telah mengubah regulasi tersebut menjadi
Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun
2024, Ombudsman Republik Indonesia menerima 10.846
laporan/Pengaduan masyarakat. Instansi yang paling banyak dilaporkanBadan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar – Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Tahun 2025
4
adalah Pemerintah daerah (45,88 %), Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 11,59 %, BUMN/BUMD 6,2
%, Lembaga pendidikan negeri – 5,9 % , Kepolisian – 4,4 %.
Bidang/substansi pengaduan terbanyak adalah Agraria/pertanahan 17,17
%, Kepegawaian 12,45 %, Pendidikan – 9,56 %. Jumlah tersebut
mengajukan laporan yang mengeluhkan pelayanan publik di instansi
pemerintah daerah. Artinya bahwa mutu pelayanan publik yang diberikan
oleh aparatur pemerintah dapat menjadi citra buruk pemerintah di tengah
masyarakat. Masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi
mengeluh dan bahkan ada yang kecewa terhadap layanan yang berikan.
Sebagian masyarakat sampai saat ini masih menilai bahwa kinerja birokrasi
masih rendah. Akibatnya banyak pengguna layanan atau masyarakat
mengambil jalan pintas menggunakan jasa orang lain untuk mengurus
keperluannya yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Dengan
demikian, dari data ombudsman tersebut mengindikasikan bahwa
pemerintah daerah mempunyai kasus pelayanan publik yang besar dari
lembaga lainya. Pelayanan publik yang diberikan, secara umum belum
memuaskan masyarakat. Banyaknya layanan yang diberikan terlalu
berbelit-belit dengan berbagai alasan yang kurang dapat diterima oleh
masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif
dan efisien. Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai
pengguna layanan publik tidak terpuaskan. Akibatnya masyarakat enggan
mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah
secara langsung.
Artinya bahwa pemerintah perlu terus melakukan Survei untuk
mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan yang
dilaksanakan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
setiap tahun. Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat
memberikan informasi dari pengguna layanan yang terdiri dari:
Dr. Muhammad Aswan, S.H.,M.Kn, Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H.,M.H, Dr. Maya Kasmita, S.STP, M.A.P, Asri Nur Aina, S.Sos.,M.AP
dkk.
Permasalahan sampah telah menjadi isu krusial yang dihadapi
oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Kota Makassar.
Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan
aktivitas konsumsi, volume timbunan sampah kian hari terus
meningkat. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar,
produksi sampah rumah tangga harian kota ini mencapai lebih dari
900 ton per hari. Untuk mengelola volume tersebut, pemerintah kota
mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yang
terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Kota
Makassar.
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan fasilitas penting
dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan. Di satu sisi, TPA
berfungsi vital untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
kota. Namun di sisi lain, keberadaan TPA seringkali menimbulkan
persoalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di
sekitarnya. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia
memiliki TPA yang menjadi titik sentral pengelolaan sampah. Salah
satunya adalah TPA Tamangapa yang telah beroperasi sejak Tahun
1993 dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat
sekitarnya. Keberadaan TPA tidak hanya berdampak terhadap
lingkungan fisik seperti pencemaran udara dan air, tetapi juga
mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
Masyarakat sekitar TPA banyak yang menggantungkan hidupnya dari
aktivitas pengelolaan sampah, baik secara formal maupun informal,
seperti pemulung, pengepul, hingga pelaku UMKM berbasis daurulang. Namun, mereka juga kerap menghadapi stigma sosial,
keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta
risiko kesehatan jangka panjang.
TPA Tamangapa Antang memiliki luas lahan 14.3 hektar
dengan luas area aktif yang digunakan secara bertahap. Sebagian
besar system pengelolaan masih menggunakan system open
dumping, namun telah dilakukan sejumlah upaya menuju system
pengelolaan yang lebih ramah lingkungan, seperti pengembangan
bank sampah, aktivitas pemilahan oleh pemulung, proyek tempat
pengelolahan sampah terpadu (TPST) serta rencana penerapan
sanitary landfill. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang
pengelolaan sampah menyerukan agar semua tempat pembuangan
akhir (TPA) terbuka harus diganti dengan tempat pembuangan akhir
yang terkontrol atau tempat pembuangan akhir saniter. Pasal 21
paragraf 4 PP No. 81 tahun 2012 tentang pengelolaan limbah rumah
tangga menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di Indonesia
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk pengelolaan
TPA1.
Masalah yang dihadapi oleh Masyarakat sekitar TPA
Tamangapa Kota Makassar adalah keberadaan TPA Tamangapa di
Kota Makassar memang memegang peran penting dalam system
pengelolaan sampah kota. Namun demikian, dalam implementasinya,
TPA ini menghadirkan berbagai persoalan yang kompleks, baik dari
aspek lingkungan, Kesehatan, maupun sosial ekonomi Masyarakat
sekitar. Over kapasitas dan Tekanan Volume Sampah menjadi salah
satu permasalahan, Dimana volume timbunan sampah harian Kota
Makassar yang terus meningkat, kemampuan daya tampung lahan
semakin terbatas. System open dumping masih digunakan
memperparah keadaan, di mana sampah ditumpuk begitu saja tanpa
