IMPLEMENTASI 18 REVOLUSI PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Abstrak

Penelitian ini adalah tentang implementasi program18 revolusi pendidikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Program 18 Revolusi Pendidikan ini dipahami dan diimplementasikan di unit satuan pendidikan. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan dukungan apa yang diperlukan oleh sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Populasi dari penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Makassar, dan terdapat 44 sekolah yang ikut dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi kepala sekolah terhadap tingkat pemahaman mereka berada pada kategori paham dan sangat paham. Menurut kepala sekolah, mereka memahami 18 Revolusi Pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Makassar, namun mereka tidak tahu harus melakukan apa, apa yang dituntut dari sekolah, dan kepada siapa mereka harus melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai 18 Revolusi Pendidikan ini. Secara kuantitatif, kepala sekolah menyatakan bahwa mereka memperoleh dukungan dana, ide, dan pendampingan. Namun hasil wawancara menemukan bahwa pemikiran dan pendampingan yang dimaksud adalah ketika Pemerintah Kota Makassar melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan sedikit menyuarakan kembali tentang Revolusi Pendidikan tersebut. Menurut sekolah, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar hampir tidak pernah memberikan pendampingan khusus terkait implementasi Program Revolusi Pendidikan. Faktor penghambat utama yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi program adalah ketersediaan dana, kemampuan sumber daya sekolah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Menurut kepala sekolah, untuk dapat mengimplementasikan Program Revolusi Pendidikan, sekolah membutuhkan alokasi dana khusus, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, dukungan sarana dan prasarana, termasuk pendampingan implementasi progrzx am oleh Dinas Pendidikan. Kepala sekolah juga menyatakan tidak terdapat jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam rangka implementasi 18 Program Revolusi Pendidikan ini.