Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Makassar, dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, meskipun perannya sangat penting, kinerja UMKM di wilayah ini masih terkendala oleh ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan dan kurangnya hubungan yang kuat berbasis kepercayaan antara UMKM dan pemerintah. Kebijakan ringkas ini membahas peran krusial kepatuhan kebijakan, konsistensi implementasi kebijakan, dan kualitas relasional dalam meningkatkan kinerja UMKM di Makassar. Kebijakan ini juga menyoroti pentingnya kemampuan pemasaran sebagai faktor moderasi dalam memanfaatkan hubungan institusional ini untuk hasil yang lebih baik.
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si, Prof. Apriana Toding, ST., M. Eng. Sc, Ph.D, Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si, Andi Sugeng Sapta Aji, S.E., M.Si
Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di Kota Makassar
menimbulkan tantangan serius terhadap ketersediaan dan distribusi
pangan, mengingat tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar kota.
Urban farming atau pertanian perkotaan muncul sebagai strategi adaptif
untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan ruang-ruang sempit di
wilayah Kota Makassar untuk produksi pangan lokal.
Pendekatan ini tidak hanya mendukung ketahanan dan kemandirian
pangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan,
pemberdayaan
pembangunan
masyarakat melalui aspek sosial-ekonomi, serta
berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar telah
menunjukkan komitmen melalui integrasi urban farming dalam dokumen
perencanaan resmi dan mendorong kolaborasi lintas sektor.
Dengan demikian, urban farming menjadi instrumen strategis dalam
membangun kota yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif
Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu
kawasan perkotaan terpadat dan pusat
pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar yang
mengalami peningkatan risiko banjir dan
genangan secara signifikan dalam beberapa
tahun terakhir. Pertumbuhan permukiman,
pusat komersial, dan infrastruktur
menyebabkan menurunnya kemampuan lahan
dalam meresapkan air hujan dan meningkatnya
volume limpasan permukaan. Kajian hidrologi
menunjukkan bahwa debit limpasan di
Panakkukang meningkat hingga 30–50%
dibandingkan satu dekade sebelumnya,
sementara sebagian besar saluran drainase
eksisting hanya mampu menampung debit
dengan kala ulang <2 tahun, jauh di bawah
standar drainase perkotaan. Kondisi ini
diperburuk oleh sedimentasi, penyempitan
saluran, arah aliran yang tidak mengikuti
topografi, serta tidak tersedianya infrastruktur
penampungan air hujan seperti kolam retensi
dan detensi
Kota Makassar menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah
dengan volume yang mencapai 1.000-1.200 juta ton per hari dengan jumlah
penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Volume ini menyebabkan tekanan yang
signifikan pada TPA (Tempat Pemrosesan akhir) Tamangapa yang telah
beroperasi lebih dari dua dekade, mengancam kapasitas penampungan
sampah kota. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan retribusi berbasis
pemilahan sampah dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah
sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong keberlanjutan
sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi hijau. Implementasi kebijakan
ini perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur, penyuluhan masyarakat,
dan penyediaan insentif ekonomi untuk mendukung perubahan perilaku.
Kota Makassar menghadapi krisis pengelolaan sampah yang mendesak,
ditandai dengan volume timbulan harian yang mencapai 4.500-5.000 m³ di samping
itu kapasitas TPA Antang yang semakin terbatas menjadi constraint yang perlu
mendapatkan perhatian khusus. Pendekatan konvensional pengelolaan sampah
yang berpusat pada pemerintah terbukti tidak lagi memadai untuk mengatasi
tantangan ini. Penelitian ini mengidentiLikasi bahwa partisipasi masyarakat
merupakan faktor paling krusial (bobot AHP 0,2182) dalam menentukan
keberhasilan pengelolaan sampah. Sementara analisis juga menunjukkan bahwa
strategi yang paling efektif dan prioritas untuk diimplementasikan adalah Tempat
Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di tingkat Komunitas (skor
prioritas 0,2622) dan gerakan Kompos Mandiri di tingkat rumah tangga (skor
0,2485).
Ringkasan kebijakan ini merekomendasikan pergeseran strategis dari model
terpusat ke model pengelolaan sampah terintegrasi yang memberdayakan
masyarakat sebagai aktor utama. Rekomendasi utama berfokus pada: (1) Prioritas
penguatan dan perluasan TPS3R Komunitas dan Kompos Mandiri, (2) Revitalisasi
Bank Sampah sebagai instrumen insentif ekonomi, dan (3) Penciptaan kerangka
regulasi yang mendukung kemitraan dan edukasi berkelanjutan.
Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si, Ridwan Syam, S.Sos., M.Si, Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si, Ahmad Muhajir, S.Sos., M.Si
Kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar merupakan salah satu persoalan
sosial yang terus berkembang akibat tekanan urbanisasi, kemiskinan struktural,
ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta rendahnya kualitas lingkungan
permukiman. Meskipun berbagai program penanganan telah dijalankan pemerintah,
seperti SLBM, P2KP, NUSSP, hingga KOTAKU, persoalan mendasar berupa perilaku
sosial masyarakat dan lemahnya peran kelompok sosial masih menjadi faktor yang
menghambat keberhasilan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk-bentuk masalah sosial yang dihadapi masyarakat di kawasan
kumuh, memetakan mengapa perilaku sosial belum berkontribusi optimal terhadap
peningkatan kualitas hidup, serta mengidentifikasi peran kelompok sosial dalam
mendorong perubahan perilaku di tiga kecamatan yang telah ditetapkan sebagai
kawasan kumuh tahun 2025, yaitu Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi. Informan dipilih
melalui teknik purposive sampling yang melibatkan warga kawasan kumuh, tokoh
masyarakat, pemerintah setempat, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data
dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk
memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial yang berlangsung di
kawasan kumuh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan kumuh menghadapi
beragam masalah sosial, seperti konflik antarkelompok, kriminalitas, penyalahgunaan
narkoba, kemiskinan, pengangguran, terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya
sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta kepadatan hunian yang ekstrem. Perilaku
sosial masyarakat belum mendukung upaya penataan kawasan karena rendahnya
kesadaran ekologis, normalisasi lingkungan tidak sehat, lemahnya kontrol sosial, dan
minimnya kapasitas warga untuk menjaga lingkungan yang sudah ditata. Penelitian
ini juga menemukan bahwa keberadaan kelompok sosial (RT/RW, kelompok nelayan,
kelompok keagamaan, komunitas perempuan, maupun organisasi lokal lain) pada
dasarnya memiliki potensi sebagai agen perubahan, namun belum memainkan peran
signifikan karena terbatasnya dukungan kelembagaan, minimnya pelatihan
pemberdayaan, serta absennya mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan antara
warga dan pemerintah kota.
Temuan ini menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak cukup
mengandalkan intervensi fisik semata, tetapi harus didukung pendekatan sosial
berbasis pemberdayaan komunitas. Kelompok sosial perlu diperkuat sebagai institusi
lokal yang mampu meningkatkan kesadaran warga, mengorganisasi partisipasi, serta
menjadi jembatan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini
memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan penanganan kawasan
kumuh yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi
pembangunan Kota Makassar 2025–2030 menuju permukiman yang layak, aman,
dan berketahanan.
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung ide negara
kesejahteraan (welfare staat). Ide tersebut tergambar dalam alinea ke-4 Pembukaan
UUD NRI 1945. Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa salah
satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut.1
Negara kesejahteraan tidak lain merupakan negara yang memiliki tujuan
mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang
tercantum dalam Alinea ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:
“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Negara, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI
1945 mengamanatkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, perekonomian nasional disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD NRI 1945 tercantum dasar
demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat yang
diutamakan dan bukan kemakmuran individu.2 Pembangunan bidang ekonomi harus
diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI 1945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan
Gagasan lahirnya otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk
memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhan daerah
tersebut dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah otonomi ekonomi yang
menuntut agar setiap daerah memiliki kemandirian dalam mengelola sumber
daya dan potensi ekonominya guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam aspek pemerintahan, otonomi juga bertujuan untuk
mengurangi beban pemerintahan pusat, sekaligus mengatasi kesenjangan
antarwilayah melalui penguatan peran daerah dalam sistem desentralisasi.
Otonomi daerah bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai
instrumen untuk memperkuat demokrasi, mempercepat pembangunan,
kemandirian ekonomi, menciptakan ruang partisipasi masyarakat, serta
menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan.
Dalam hal kemandirian ekonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat
melakukan upaya melalui penguatan kapasitas lokal dalam mengelola
sumber daya secara optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada
peningkatan nilai tambah ekonomi. Kemandirian ekonomi daerah yang
dimaksud di sini adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan
mengoptimalkan potensi sumber daya termasuk keuangan daerahnya untuk
membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan
pada pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat tercermin tentunya melalui
upaya penguatan sektor-sektor unggulan lokal, pengembangan ekonomi
kreatif dan UMKM yang berdaya saing, pengelolaan unit-unit usaha daerah,
termasuk perusahaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kemandirian ekonomi
daerah menjadi landasan penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang
efektif dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut
UU Pemda).
