SIGAP BRIDA — Sistem Informasi Gabungan Arsip & Privasi

Eksternal 2019

Akses Publik

KAJIAN KONTRIBUSI PD. PARKIR DAN PD. PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

Nurmiati, Fina Diana, Lasmana

One of the sources of Makassar City's PAD is sourced from the results of the management of separated regional assets whose management is handed over to the regional companies that have been formed. The Makassar City Government has several regional companies, including the Makassar Raya Regional Parking Company and the Makassar Raya Regional Market Company. This study aims to analyze the potential of PD. Parking and PD. Market in increasing contribution to Regional Original Revenue. The population in this study consisted of managers of PD. Market and PD. Parking as well as objects and users of parking services and markets. The sample selection is done by purposive sampling and accidental sampling. The data collection method is done by observation, interview and documentation while the data analysis used is a contribution analysis and calculation of the potential. The results showed that contribution PD Makassar Raya parking against PAD Makassar City from 2014-2018 is very small, only around 0.024% to 0.097% and on average 0.052%. Contributio PD Makassar Raya's market towards PAD Makassar City from 2014-2018 is very small, only around 0.022% to 0.095% and on average 0.046%. The potential for real acceptance of parking services on the side of a public road based on a survey of parking points can be increased to Rp23,607,531,148, - The potential for real acceptance of market services based on market activity can be increased to Rp. 30,788,432,000. While the optimal potential based on the number of service objects owned by each market unit is Rp. 50,670,426,000.- Some policy recommendations that can be taken such as: The government is asked to set dividend targets based on real potential in the field. Optimization of revenue sourced from PD. Parking by applying a prepaid ticket system. And Creating a parking management auction system for third parties at potential parking locations. It is necessary to make strict regulations from the government for micro economic growth, especially in traditional markets and a feasibility study and development of TPE must be made in several roads in Makassar City.

#PAD #Potential #Parking Services #Market Services +1

30 6 • 161 KB

Unduh Buka

Eksternal 2019

Akses Publik

MODEL PELAYANAN PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KE PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Alam Tauhid Syukur, Ady Hermawansyah, Nielma Palamba, Hari

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pelayanan penyerahan fasum dan fasos dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Makassar. Desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi tentang pelayanan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pelayanan penyerahan fasum dan fasos dari pengembang ke Pemerintah Kota Makassar belum optimal. Hal ini terjadi karena pelayanan penyerahan dilihat pada saat pengembang merasa telah memasuki 1 tahun setelah masa perawatan sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Kemudian OPD terkait bekerja sacara parsial dan cenderung memiliki ego sektoral. Dan masih banyaknya fasum dan fasos yang belum di catat sebagai asset daerah karena tidak ada berita acara atau dokumennya tidak memenuhi syarat sebagai dasar untuk pencatatan fasum dan fasos dan belum jelasnya mekanisme penilaian asset.

#Pelayanan #Fasilitas Umum #Fasilitas Sosial

31 18 • 233.8 KB

Unduh Buka

Eksternal 2019

Akses Publik

KINERJA PELAYANAN BANK SAMPAH KOTA MAKASSAR

Andi Fatmawati, Muh. Arief Muhsin, Andi Taufik

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Melalui Kegiatan Bank sampah diharapkan partisipasi aktif dari warga masyarakat yang berimplikasi pada tereduksinya sampah yang sampai ke TPA. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah non organik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2015 dengan membentuk UPTD Daur Ulang Sampah atau Bank Sampah Pusat (BSP) Kota Makassar. BSP berperan melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU) yang menjadi mitra kerjanya. Saat ini telah terbentuk sekitar 800 BSU yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar, namun yang aktif hanya sekitar 200 BSU. Padahal kalau semua BSU ini aktif, maka jumlah sampah yang bisa direduksi akan semakin besar karena terjadinya peningkatan pemanfaatan sampah dengan adanya pengolahan sampah melalui konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pelayanan BSP Kota Makassar dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, sumber data/informan dalam penelitian ini diambil dari unsur pimpinan/pejabat berkompeten pada UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar, pengelola Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di Kota Makassar serta masyarakat sekitar keberadaan BSU. Analisis data bersifat kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Hasil penelitian tentang kinerja pelayanan bank sampah pusat Kota Makassar, di mana indikator keberhasilan atas kinerja dari pelayanan Bank Sampah Pusat adalah bergantung pada kinerja Bank Sampah Unit, maka penelitian menunjukkan bahwa kinerja UPT Bank sampah pusat masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang seharusnya tereduksi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya peran serta masyarakat pengelola Bank Sampah unit dan kurang tersosialisasinya eksistensi keberadaan bank sampah unit pada masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Bank Sampah Pusat Kota Makassar perlu fokus pada aspek pendampngan terhadap pengelolaan Bank Sampah Unit dengan menerapkan Model Bank Sampah Unit Berbasis Kawasan. Hal ini sesuai dengan amanah regulasi UU No. 18 tahun 2008 dan Kepmen LH No. 13 Tahun tahun 2012.

#Kinerja #Bank Sampah Pusat #Bank Sampah Unit #3R

46 14 • 441.8 KB

Unduh Buka

Eksternal 2019

Akses Publik

KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU: PELUANG PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DI KOTA MAKASSAR

Achmad Rizal Hak Bisjoe, Retno Prayudyaningsih, Asikin Muchtar

Makassar sampai saat ini masih harus berupaya memenuhi luasan minimal hutan kota, yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan yang disyaratkan. Sampai dengan tahun 2011 hutan kota di Makassar, baru mencapai total luasan 67,9 hektare yang tersebar pada 11 lokasi, baik di lahan publik maupun lahan milik. Dengan luas wilayah perkotaan 17.580 hektare, Makassar seharusnya memiliki hutan kota minimal seluas 1.758 hektare (10%). Dengan total luas 67,9 hektare, Makassar baru memenuhi 3,86% luas hutan kota ynag dipersyaratkan. Oleh karena itu Kota Makassar masih kekurangan 96,14% untuk memenuhi persyaratan minimal persentase hutan kota. Untuk maksud tersebut, diperlukan penelitian peluang pengembangan hutan kota di Makassar. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi lokasi yang berpotensi untuk pengembangan hutan kota, berdasarkan prioritas lahan publik yang layak kelola dengan mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain: letak, luas, aksesibilitas, kondisi saat ini, potensi vegetasi, aktivitas masyarakat, dan bentuk pemanfaatan lahan. Tujuan penelitian adalah menyajikan bahan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Makassar tentang peluang pengembangan hutan kota di Makassar dalam upaya memenuhi persyaratan minimal persentase hutan kota yang harus dimiliki. Pendekatan masalah penelitian dilakukan dengan metode survei melalui studi kasus pengembangan hutan kota di Makassar. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data luasan lahan untuk setiap lahan yang ditunjuk sebagai lokasi penelitian, jenis-jenis vegetasi, dan hasil wawancara. Data primer diperoleh melalui seleksi lokasi, wawancara dan pengamatan langsung di lapang. Data sekunder meliputi laporan penelitian, telaah pustaka, laporan kerja, laporan teknis yang berasal dari instansi terkait dan media online. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan potensi pengembangan hutan kota di Makassar pada lokasi yang telah diamati berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kegiatan penelitian juga mencakup kegiatan lapang untuk pengamatan terhadap: kondisi biofisik, kondisi sosial masyarakat, kondisi vegetasi yang ada, potensi ekowisata dan fungsi edukasi. Seleksi lokasi calon hutan kota didasarkan pada peta RTRW kota Makassar 2015 – 2034. Lokasi yang terpilih selanjutnya disurvei untuk memastikan kondisi riil di lapang terkait status lahan, aksesibilitas dan penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 wilayah di kota Makassar yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai hutan kota, yaitu: (1) hutan rawa Bung BTP, (2) Waduk Tunggu Pampang, (3) hutan rawa Antang dekat perumahan pemprov Sul-Sel, (4) Eks Terminal Toddopuli, dan (5) sepanjang pantai Tanjung Layar Putih dan Sempadan Sungai Jeneberang. Ditinjau dari aspek biofisik dan sosial, wilayah tersebut layak dikembangkan sebagai hutan kota, dengan tetap mempertimbangkan kepastian status lahan, pemilihan jenis pohon, persiapan lahan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

#hutan kota #ruang terbuka hijau #luas minimal #Kota Makassar

53 12 • 539.6 KB

Unduh Buka

Eksternal 2019

Akses Publik

KAJIAN PENANGANAN ANAK GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR (Study on Handling of Children and Beggars in Makassar City)

Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos., M.Si, Dr. Rahmat, S.Sos. M.Si., Yushistira Azhari, S.Sos, MM.

Anak gelandangan dan pengemis merupakan problematika kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Semakin maraknya anak gelandangan dan pengemis telah menimbulkan permasalahan sosial yang sangat kompleks. Faktor permasalahan yang mengancam anak jalanan antara lain adalah kekerasan yang dilakukan oleh anak jalanan lain, komunitas dewasa, Satpol PP, bahkan kekerasan seksual; penggunaan Narkoba, alkohol dan rokok; dan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS. Berkembangnya anak gelandangan dan pengemis dapat berpotensi menimbulkan kejahatan, seperti begal, pencurian, perampokan, dan lain-lain di Kota Makassar. Untuk itu diperlukan upaya kajian yang berorientasi pada pemberdayaan anak gelandangan dan pengemis yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan penelitian adalah karakteristik tindak operasional, pembinaan dan pemberdayaan anak gelandangan dan pengemis berdasarkan keahlian yang dapat dikembangkan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar. Kajian ini dapat membantu keberlanjutan pembinaan anak gelandangan dan pengemis di Kota Makassar serta Tim Reaksi Cepat Saribattang. Tujuan dan target yang ingin dicapai adalah menemukan dan mengidentifikasi karakteristik tindak operasional dan strategi program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar. Strategi ini berimplikasi pada strategi penanganan anak gelandangan dan pengemis dan implementasi penanganan anak gelandangan dan pengemis melalui Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar. Untuk pencapaian tujuan dan target tersebut digunakan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi yang ditargetkan berdasarkan permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk fenomena anak gelandangan dan pengemis.

#Anak Gelandangan #Pengemis #Kota Makassar

35 4 • 173 KB

Unduh Buka

Eksternal 2019

Akses Publik

EVALUASI PENGGUNAAN BAHU JALAN PADA PERKERASAN KAKU DI KOTA MAKASSAR

Dr. Ir. H. WINARNO ARIFIN, M.Sc., RANI BASTARI ALKAM, ST., MT., RACHMATAN, ST.

Di beberapa ruas jalan di Kota Makassar, warga atau oknum tertentu mendayagunakan bahu jalan dengan peralihan fungsi untuk keperluan pribadi ataupun bisnis dengan melakukan perubahan fisik bahu jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan bahu jalan pada perkerasan kaku yakni dengan mengidentifikasi titik-titik pada ruas jalan dengan penggunaan bahu jalan yang menyalahi aturan ruang manfaat jalan. Target yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi langkah pengamanan bahu jalan untuk pembangunan sektor fisik dan prasarana di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbasis observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan bahu jalan terjadi pada 77.2% ruas jalan dari total ruas jalan perkerasan kaku dimana terdapat peralihan fungsi bahu jalan yaitu untuk keperluan privat 49% dan untuk keperluan komersial 51% juga terjadi perubahan fisik bahu jalan elevasi bahu jalan dipertinggi (175 kasus) dengan kemiringan bahu melebihi kemiringan normal dan penutupan drainase (92 kasus) serta keduanya (17 kasus). Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran bahu jalan dengan dibuatnya peraturan daerah berbasis sosial oleh pemerintah Kota Makassar merujuk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penerapannya.

#Bahu Jalan #Ruang Manfaat Jalan #Peraturan #Perkerasan Kaku +1

33 19 • 491.5 KB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

TINGKAT PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR

Prof. Dr. Muh. Yahya, M.Kes, M.Eng, Dr. Yasdin, S.Pd., M.Pd, Andi Suliana, SP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat serapan tenaga kerja pada sektor ketenagakerjaan, (2) kondisi sebaran kompetensi pencari kerja di kota Makassar, dilihat dari tingkat pendidikan, (3) respon Dudi terhadap kondisi tenaga kerja di kota Makassar. Menggunakan metode penelitian ekspos pakto dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian melibatkan dinas tenaga kerja, instansi terkait, Dudi yang ada di kota Makassar. Instrumen penelitian digunakan dokumentasi, pedoman wawancara dan angket. Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat serapan tenaga kerja SMA dan SMK di Kota Makassar mendominasi pada sektor usaha jasa dan penjualan dengan presentase 11,26%, lulusan SMA dan SMK dalam dua tahun terakhir mendominasi pencari kerja, pencari kerja di Kota Makassar dalam tiga tahun terakhir mengalami fluaktuasi, Dudi mengeluhkan keterampilan dan keinginan para pencari kerja, dan bidang pekerjaan yang paling dibutuhkan di Kota Makassar menurut data wawancara adalah kasir, front office, dan information technology.

35 19 • 1.1 MB

Unduh Buka

Eksternal 2018

Akses Publik

STUDI EVALUASI KINERJA TENAGA PENDIDIK DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MAKASSAR

Prof. Dr. Mantasiah R., M.Hum, Yusri, S.Pd., M.A

Kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya dari hasil ujian nasional yang diperoleh siswa. Semakin tinggi hasil ujian nasional yang diperoleh siswa, maka semakin tinggi pula kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, berdasarkan dari Kemdikbud (2017) menunjukkan bahwa nilai ujian nasional siswa tahun 2017 mengalami penurunan baik itu pada tingkat SMA maupun SMP dibandingkan pada tahun 2016. Penurunan hasil ujian nasional siswa berlanjut pada tahun 2018 (Kemdikbud, 2018). Salah satu kompenen pendidikan yang sangat berpengaruh dalam fenomena menurunnya hasil ujian nasional siswa adalah tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa tugas guru terdiri atas merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan variabel kualitas guru menjadi variabel sentral dalam peningkatan kualitas pendidikan, karena guru mempunyai peran sebagai perancang, pelaksanaan dan pengevaluasi pembelajaran. Maka dari itu, untuk merumuskan kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan, variabel kualitas guru seharusnya menjadi variabel utama yang dikaji. Evaluasi kinerja guru dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas guru yang ada serta mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam melaksanakan perannya sebagai tenaga pendidik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi kinerja guru sebagai tenaga pendidik berdasarkan acuan standar nasional pendidikan khususnya bagian pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui hasil penelitian ini nantiya, dapat dikembangkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas guru khususnya guru sekolah menengah pertama di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket, wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini ialah guru SMPN di Kota Makassar. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni sampling kuota. Teknik analisis data yang digunakan yakni statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja tenaga pendidik SMPN di Kota Makassar belum maksimal berdasarkan 7 Indikator dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Dari 7 Indikator, hanya 2 indikator yang boleh dikatakan berada pada kategori sangat baik, diantaranya aspek kualifikasi akademik tenaga pendidik, dan aspek kesesuaian mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang 4 pendidikan yang dimiliki oleh guru. Namun, 5 aspek lainnya masih perlu ditingkatkan khususnya dalam aspek penguasaan materi pelajaran serta aspek kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja guru dari kelima aspek tersebut seperti: 1) Beban mengajar yang terlalu banyak, 2) Kurangnya fungsi kontrol dari pihak pengawas dan kepala sekolah , 3) Kurangnya kesadaran guru akan pentingnya inovasi dalam pembelajaran, 4) Faktor umur dari tenaga pendidik yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, 5) Lingkungan sekolah yang tidak kondusif/kurang memadai, 6) Kurangnya fasilitas pembelajaran yang dapat digunakan

30 9 • 891.2 KB

Unduh Buka

Katalog Riset & Kajian Ilmiah