Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi dan balita (AKB dan
AKABA) adalah salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan dan kesehatan
masyarakat di suatu negara. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi
perhatian khusus di seluruh negara maju maupun negara berkembang. Indonesia
merupakan salah satu negara dengan permasalahan peningkatan AKI dan AKB setiap
tahunnya. Angka kematian Ibu di Indonesia tergolong tinggi yaitu 305 per 100
ribu kelahiran hidup (Kemenkes, 2020). Angka ini masih jauh dari target tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ingin dicapai, yaitu 70 per 100 ribu
kelahiran hidup. Jika tanpa adanya kebijakan extra ordinary maka nilai AKI dan AKB
masih di atas target SDGs 2030.
Indonesia menduduki peringkat tertinggi permasalahan AKI diwilayah Asia
Tenggara dan ASEAN. Angka kematian ibu, bayi dan balita yang masih tinggi
menjadikan KIA menjadi prioritas utama dalam program Kementerian kesehatan. Data
dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan adanya 359 kasus kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup dan terdapat 32 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.
Angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi menjadikan KIA masuk dalam
Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 (Kemenkes RI, 2015).
Pada tahun 2015, rasio kematian ibu secara global mencapai 216 kematian per
100.000 kelahiran hidup, dengan kematian lebih tinggi pada wanita yang tinggal di
daerah pedesaan dan masyarakat miskin (United Nations Economic and Social
Council, 2017; World Health Organization, 2016). Angka kematian neonatal secara
global adalah 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak di
Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T, Dr. Anas Arfandi, M.Pd, Andi Suliana, S.P
Perkembangan kota Makassar dihadapkan dengan tantangan masalah transportasi kemacetan lalu lintas merupakan fakta dari rendahnya minat masyarakat akan angkutan umum. Kajian ini berfokus pada ada tingkat kepuasan dan harapan masyarakat tentang kualitas layanan angkutan umum. Kajian ini juga mengungkapkan strategi pengelolaan angkutan umum serta modal layanan pete-pete smart sebagai pengembangan dari angkutan umum di Kota Makassar. Metode penelitian adalah
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian adalah pengguna
layanan angkutan umum yang dipilih berdasarkan metode incidental sampling.
Jumlah sampel sebanyak 150 responden yang merupakan pengguna angkutan umum
pada tiga jalur pelayanan. Metode analisis data adalah matriks important performance
yang menunjukkan posisi setiap variabel pada diagram cartesian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi kepuasan masyarakat tentang pelayanan angkutan
kota di Makassar pada kategori rendah. Variabel penentu dari kepuasan masyarakat
dengan kategori rendah yaitu tangible, reliability, dan responsiveness. Assurances
dan empathy dinilai tinggi oleh masyarakat. Strategi pengembangan model pelayanan
angkutan umum yaitu dengan memprioritaskan penampilan supir, kenyamanan
penumpang, dan ketepatan waktu layanan. Sedangkan kondisi kendaraan, tempat
duduk, kondisi udara, dan Ketersediaan kendaraan adalah prioritas kedua. Model
pelayanan pete-pete smart mencakup aspek kualitas kendaraan, kualitas sumber
daya manusia, dan aspek kondisi pelayanan. Aspek kualitas kendaraan menyangkut
kondisi fisik dan fasilitas pelayanan. Aspek sumber daya manusia menyangkut
pengetahuan supir, penampilan dan sikap kerja. Aspek kondisi pelayanan mencakup
menyangkut keamanan, ketersediaan armada, jalur yang menyeluruh dan ketepatan
waktu.
Saat ini dunia dikejutkan dengan munculnya serangan virus baru
yang mematikan yaituCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang hampir
melumpuhkan seluruh sendi kehidupan manusia termasuk sektor
perekonomian dunia. Di Indonesia saat virus ini menyerang di awal bulan
Maret 2020 telah membuat perekonomian menjadi tidak stabil, hantaman
kerasnya pun sangat dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) termasuk sektor pariwisata. Tingkat kunjungan
wisatawan sangat menurun bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia
harus menutup objek wisatanya.
Hal ini berdampak pula terhadap para pelaku usaha mikro kecil
menengah. bermunculan kendala bagi pelaku usaha dalam
mempertahankan keberlanjutan usahanya, dengan berubahnya status
pandemic covid-19 menjadi endemic, serta kelonggaran usaha bagi
masyarakat untuk kembali berusaha dalam era new normal ini, gairah akan
berusaha para UMKM terlihat kembali. UMKM masih menjadi alternative
bergeraknya perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan pada sifat
UMKM itu sendiri yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha
maupun menerapkan teknologi tepat guna, dan birokrasi sederhana.
Alasan lainnya yang menyebabkan UMKM mampu bertahan adalah karena
UMKM menghasilkan produk/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat,
memanfaatkan sumber daya lokal (pekerja lokal dan bahan baku lokal).
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan di lokasi
penelitian bahwa Lorong wisata di kota Makassar berpotensi untuk
dikembangkan sebagai salah satu objek wisata sebagai potensi dari UMKM
di kota Makassar, sehingga menarik minat pengunjung terutama minat
wisatawan asing yang kerap berkunjung di kota Makassar. Selain itu,
ditinjau dari salah satu program pemerintah di Kota Makassar, Lorong
wisata kota Makassar merupakan salah satu destinasi wisata yang bisa
menopang . Ruang lingkup kajian tersebut dilakukan meliputi
pengembangan potensi daya Tarik wisatanya, fasilitas umum dan fasilitas
Perkembangan zaman yang di dukung oleh percepatan arus globalisasi saat ini
telah berubah tatanan kehidupan manusia. Perubahan tersebut tidak hanya dalam bidang
ekonomi, sosial, dan budaya saja, tetapi juga perilaku manusia dalam hal menerima
ataupun memanfaatkan teknologi informasi. Adapun globalisasi yang paling banyak
membawa perubahan adalah globalisasi pada bidang teknologi informasi (Martha et al.,
2018).
Internet World Stats mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
dengan jumlah penduduk terbesar yakni 236.5106.1846 juta jiwa menempati posisi ke-9
sebagai pengguna internet terbanyak di dunia pada juni 2019 dengan jumlah 132.700.000
penggguna (Sulmi et al., 2021). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet juga mengatakan
data tersebut menunjukkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia setidaknya
sekitar 10,12% dari tahun ke tahun. Dari hasil survei APJII diketahui bahwa 64,8%
penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet (Sulmi et al., 2021). Keadaan ini
tentunya membawa dampak beruntun bahwa kemajuan teknologi informasi juga
berpengaruh pada bidang perekonomian. Perkembangan teknologi informasi saat ini
berujung pada kebaharuan-kebaharuan seperti berkembangnya dunia Metaverse.
Metaverse merupakan sebuah dunia virtual sekaligus proyek besar Mark
Zuckerberg sebagai CEO Facebook yang kini berganti nama menjadi Meta Platform Inc.,
atau yang lebih dikenal dengan nama Meta. Ide Metaverse yang diinisiasi Mark
Zuckerberg sesungguhnya sudah ada dan pertama kali muncul dalam novel fiksi karya
Neal Stephenson dengan judul Snow Crash tahun 1992. Definisi Metaverse masih belum
dapat dijelaskan secara pasti karena Metaverse sendiri masih berada dalam tahap
pengembangan dan belum terealisasi secara aktual hingga saat ini. Mark Zuckerberg
memiliki pandangan bahwa Metaverse akan menjadi dunia internet yang dapat dimasuki
dengan cerminan diri atau biasa disebut avatar, alih-alih melihat, layar.
Merebaknya pandemic covid-19 menyebabkan terjadinya
goncangan pada perekenomian dunia. Pelaksanaan kebijakan isolasi dan
social distance (Ashraf, 2020) serta tetap tinggal dirumah (Donthu &
Gustafsson, 2020) yang terpaksa harus diambil pemimpin dunia untuk
mengendalikan penyebaran virus ini, pada akhirnya menjadi kebijakan
tidak popular yang menyebabkan dunia usaha menjadi hancur (Sheth,
2020) (Ashraf, 2020) dan mengancam keberadaan banyak stratup yang
inovatif (Kuckertz et al., 2020) hingga menyebabkan terjadinya krisis
keuangan secara global (Shehzad et al., 2020). Dampak pandemic Covid-
19 menyebar dari menurunnya harga saham di AS, Inggris, Spanyol,
Hongkong dan Cina hingga harga saham turun sampai level ekstrim seperti
yang terjadi di Jerman, Perancis dan Italia (Shehzad et al., 2020).
Perkembangan ekonomi dunia yang turun juga berdampak pada
Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar
2,97% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-
2019 yang sebesar 4,97% (www money.kompas.com). Pertumbuhan
ekonomi pada triwulan 2 menurut Kepala BPS mengalami kontraksi -
4.19%. Kontraksi ini terjadi karena investasi yang melemah dan penurunan
tajam pada konsumsi rumah tangga (www.bbc.com). Konsumsi rumah
tangga yang turun pada akhirnya menyebabkan banyak usaha yang
Husain, S.Pd., M.Pd., PhD, Dr. Zaifuddin, M.Pd, Muhammad Hasratul, Rachmatan, ST
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut
diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani
setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Dalam beberapa waktu terakhir
pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Untuk itu berbagai terobosan dan
perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi
pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Tidak terkecuali pelayanan pemerintah pada saat Pandemi Covid – 19 yang
melanda seluruh wilayah di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tersebut
dalam pasal 1 dinyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan
publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat. Bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang
terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas
dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik
kepada masyarakat oleh pemerintah daerah penyedia layanan publik selalu
Dr. H. Bernard, MS, Dr. Ed Faridah, M.Pd, Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si, Dra. Rahmatiah
Penelitian ini adalah tentang implementasi program18 revolusi pendidikan yang dibuat oleh
Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana kebijakan Program 18 Revolusi Pendidikan ini dipahami dan diimplementasikan di
unit satuan pendidikan. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap implementasi kebijakan dan dukungan apa yang diperlukan oleh sekolah untuk
mengimplementasikan kebijakan ini. Populasi dari penelitian ini adalah Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kota Makassar, dan terdapat 44 sekolah yang ikut dalam penelitian ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa persepsi kepala sekolah terhadap tingkat pemahaman mereka berada
pada kategori paham dan sangat paham. Menurut kepala sekolah, mereka memahami 18
Revolusi Pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Makassar, namun mereka tidak
tahu harus melakukan apa, apa yang dituntut dari sekolah, dan kepada siapa mereka harus
melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai 18 Revolusi Pendidikan ini. Secara
kuantitatif, kepala sekolah menyatakan bahwa mereka memperoleh dukungan dana, ide, dan
pendampingan. Namun hasil wawancara menemukan bahwa pemikiran dan pendampingan
yang dimaksud adalah ketika Pemerintah Kota Makassar melakukan pertemuan dengan kepala
sekolah dan sedikit menyuarakan kembali tentang Revolusi Pendidikan tersebut. Menurut
sekolah, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar hampir tidak pernah
memberikan pendampingan khusus terkait implementasi Program Revolusi Pendidikan. Faktor
penghambat utama yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi program adalah
ketersediaan dana, kemampuan sumber daya sekolah, dan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung. Menurut kepala sekolah, untuk dapat mengimplementasikan Program Revolusi
Pendidikan, sekolah membutuhkan alokasi dana khusus, penguatan kapasitas sumber daya
manusia di sekolah, dukungan sarana dan prasarana, termasuk pendampingan implementasi
progrzx am oleh Dinas Pendidikan. Kepala sekolah juga menyatakan tidak terdapat jalur
komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam rangka implementasi 18 Program Revolusi
Pendidikan ini.
#pendidikan
#18 revolusi pendidikan
#sekolah menengah pertama
Ir Andriyani, ST., MT, Rizki Amaliah, S.Hut., M.Hut, Dr. Ratna Bachrun, ST., MT, Rachmatan, ST
dkk.
Banjir adalah fenomena yang disebabkan oleh peningkatan laju
aliran permukaan akibat perubahan penutup lahan dan hilangnya daerah
resapan. Perkembangan dan pertumbuhan kota Makassar yang cukup pesat
akhir-akhir ini, disamping memperlihatkan hasil yang positif juga
menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah daerah, misalnya arus
urbanisasi yang tinggi, kondisi perumahan yang belum memenuhi standar
dan syarat kesehatan, penggunaan tanah kota yang semrawut, lalu lintas
kurang teratur, banjir yang terjadi setiap tahun, pengelolaan sampah yang
kurang baik, air bersih yang masih terbatas, jalan masih banyak mengalami
kerusakan dan masalah lain yang merupakan dampak hasil pembangunan
(Rauf, 2014).
Ditinjau dari letak geografis Kota Makassar yang merupakan salah
satu kota besar di Indonesia yang memiliki luas area 175,77 km2 sekaligus
ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar berada ditepi pantai
Laut Sulawesi tepatnya di Teluk Makassar berada pada 199º24’17’38” Bujur
timur dan 5º8’6’19” Lintang selatan. Dilihat dari skala nasional dan global,
Kota Makassar terletak di Pasific Rim dan berfungsi sebagai pintu gerbang
ke kawasan Asia Pasifik serta pada skala regional merupakan kota utama
(primate city) di Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Secara
administrasi kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 142 Kelurahan
dengan 885 RW dan 4446 RT (Sumber : BPS, 2022), dengan ketinggian kota
Makassar bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut dan suhuudara
antara 20º C sampai dengan 32º C.
Dalam Kaitannya mendukung RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar yang sesuai dengan Visi dan
Misi Walikota Makassar yang ketiga yaitu Restorasi Ruang Kota yang Inklusif
Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia “Sombere dan Smart” City untuksemua.
Maka upaya penanganan banjir tersebut perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut guna perbaikan kota Makassar yang lebih baik. Pada umumnya
penanggulangan banjir pada setiap wilayah masih bersifat general yaitu
1Dilakukan dengan cara sama pada setiap wilayah. padahal
penanganan banjir harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Menurut
Suripin (2004) secara umum penyebab banjir disebabkan oleh curah hujan,
penggunaan lahan, daerah pengaliran, kondisi topografi, kapasitasdrainase
dan Jenis tanah. Sedangkan menurut Sugiyanto (2002, dalam Kodoatie
2006) penyebab banjir yaitu perubahan penggunaan lahan, pembuangan
sampah, curah hujan, sedimentasi dan erosi dan geofisik sungai. Lebih lanjut
dijelaskan dari hasil pengamatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) Sulsel, bahwa banjir parah kali ini disebabkan adanya tiga faktor
utama. Faktor yang saling berkaitan dianggap perlu dituntaskan segera oleh
pemerintah diantaranya kenaikan air lautmenimbulkan rob, air kiriman dari
Kabupaten Gowa daya dukung dan dayatampung air Makassar yang sudah
sangat menurun.
Intensitas hujan yang tinggi beberapa tahun terakhir memicu banjirdi
sebagian wilayah kecamatan Kota Makassar. Tak hanya pemukiman
penduduk, banjir juga turut merendam sejumlah fasilitas pemerintah dan
infrastruktur umum. Salah satunya yang paling berpengaruh pada sektor
transportasi, yang berdampak pada terjadinya kerusakan struktur jalan,
jembatan, dan mengakibatkan kemacetan sehingga mengganggu roda
perekonomian.
Hasil identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Makassar Tahun 2022, terdapat beberapa kecamatan yang tergolong
titik rawan banjir. Sementara untuk parameter penyebab banjir bersumber
dari beberapa penelitian terdahulu dan teori pendukung, yang menunjukkan
bahwa parameter penyebab banjir terdapat kesamaan, dalam hal ini
drainase, perubahan tata ruang, besarnya wilayah tanggapan air, curah
hujan yang tinggi, wilayah yang berada DAS. Sehingga penelitian ini disusun
untuk mengidentifikasi penyebab banjir dengan meninjau faktor penyebab
banjir yang paling berpengaruh dari 4 (empat) acuan parameter diantaranya;
kondisi drainase, kondisi topografi, kondisi tata ruang dan jenistanah. A d a p
u n wilayah yang menjadi fokus lokasi penelitian p ada 4 (empat) kecamatan
yang dianggap rawan terhadap banjir dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir
yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Manggala,Kecamatan Tamalanrea
dan Kecamatan Bringkanaya.
