Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP, Drs. Andi Taufik, M.Si, Dr. Johansyah Mansyur, M.Si, Sara Kombong Lotong Sambe, SE., MM
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam
bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk
pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk
mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara
lain di bidang peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan
perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3)
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4)
Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah
Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Proses perumusan peraturan daerah tentang Sombere dan Smart
City dilakukan dengan cermat, teliti dan didasarkan pada kajian yang
mendalam di bidang ilmu perundang-undangan dan bidang ilmu yang
Ir. Andi Muhammad Ikhsan,ST., M.Si, M. Nurhidayat, ST., MT., Ir. Fajrul Hidayat Abbas, ST., MSP., IAP, Dra. Nursyamsi, M.Si
Banyaknya masyarakat yang lebih memilih on street parking dibandingkan
dengan off street parking dikarenakan on street parking lebih mudah dan lebih
cepat untuk dilakukan. Selain dekat dengan tempat yang akan di kunjungi on
street parking juga dapat diawasi secara jelas oleh penjaga parkir, karena ratarata penjaga parkir menjaga sekitar 10 kendaraan selama bertugas. Sedangkan
sistem metode off street parking mengharuskan pengemudi mencari tempat
berkeliling gedung sebelum memarkirkan kendaraan mereka karena kebanyakan
parkir di dalam gedung memiliki lahan yang luas. Namun demikian, penggunaan
on street parking juga memiliki kekurangan bagi kelancaran lalu lintas di
sekitarnya. Karena lahan parkir di badan jalan tidak begitu luas dibandingkan
system perparkiran di dalam gedung. Kapasitas parkir yang sesuai dan letak
parkir yang digunakan dengan baik dan benar tentu tidak akan mengakibatkan
penghambatan lalu lintas. Posisi dan letak parkir sudah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah, seharusnya ketika pengguna kendaraan memarkirkan
kendaraannya harus diperhatikan ketepatannya dalam memposisikan letak parkir
kendaraannya. Namun kenyataannya penggunaan Sedikitnya terdapat ratusan
lahan parkir di Kota Makassar yang tersebar di jalur jalan utama Kota Makassar
dan dikelola oleh ratusan juru parkir resmi maupun juru parkir tidakresmi.
Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan, tidak jarang tempat
parkir merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan dalam kota.
Dengan adanya data persebaran titik parkir yang disajikan dalam sebuah
peta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan tentang kondisi
parkir khususnya di jalur jalan utama Kota Makassar dan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan fasilitas parkir yang tepat dan
sesuai dengan kebutuhan di wilayah yang dipetakan sehingga dapat menjadi
salah satu solusi untuk pemecahan permasalahan lain yang berkaitan dengan hal
tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi di lapangan. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara survey, wawancara dan observasi. Metode pengambilan
sampel dilakukan dengan metode sampling purposif atau judgemental sampling.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di jalur jalan utama
Kota Makassar, seperti Jl. Cendrawasih, Jl. Sultan Alauddin, Jl. Ratulangi, Jl.
Veteran, Jl. Ahmad Yani, Jl. Andi Pangerang Pettarani, Jl. Letjen Hertasning, Jl.
Aroepala, Jl. Urip Sumohardjo, Jl.Perintis Kemerdekaan, Jl. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota
besar di Indonesia yang mengalami perkembangan yang pesat (Tjandraatmadja
et al., 2013). Dengan kondisi tersebut diatas dimana Parkir tidak terstruktur dan
parkir dengan posisi salah adalah ilegal. Parkir dapat dibangun dengan sensor
canggih, kamera IP yang menyediakan layanan cerdas kepada pengguna di kota
pintar. Masalah ini dapat diatasi secara efektif dengan menggunakan sistem
parkir pintar. Oleh karena itu, kami telah mengusulkan sistem parkir pintar
otomatis yang sadar IoT. Sistem diimplementasikan dengan menggunakan
teknologi sensor untuk pengecekan okupansi slot parkir, algoritma computer
vision untuk pengenalan kendaraan, dan aplikasi android untuk menyediakan
akses pengguna. Melalui aplikasi android, pengguna dapat mengetahui slot yang
tersedia dan jumlahnya dapat dikurangi secara otomatis.
Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini,
sehingga peneliti mengharapkan akan adanya penelitian lanjutan berkaitan
dengan penelitian ini namun dikaji secara lebih detail dan mendalam untuk dapat
dijadikan sebagai panduan dalam rangka pembangunan kota Makassar yang
lebih baik lagi.
Dr. Lu’mu Taris, M.Pd, Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd, Dr. Hari, S.SIP., M.H., M.Si
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik di kantor kecamatan Kota Makassar. Dengan mengacu
pada peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. Metode penelitian ini yaitu
menggunakan jenis survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah insidental sampling, Dengan jumlah sampel sebanyak 549 Orang
yang tersebar di 14 Kecamatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu
menggunakan teknik survei dan wawancara mendalam; Instrumen yang digunakan
adalah angket dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah
masyarakat pengguna layanan. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini
yaitu teknik statistik deskriptif, yang mana teknik penyajian datanya berupa narasi
kalimat, persentase, dan gambar-gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penilaian responden pada masing-masing indikator secara umum dinyatakan baik.
Nilai pada masing-masing aspek adalah persyaratan 3.03, prosedur 2.90, waktu
pelayanan 2.86, biaya/tarif 3.07, produk spesifikasi jenis pelayanan 3.14, dan
penanganan pengaduan/saran/masukan 3.14. Penilaian responden terhadap pada
masing kecamatan secara umum juga dinyatakan baik. Nilai rata-rata indeks
kepuasan masyarakat pada kecamatan adalah Kecamatan Mamajang
3.12, Kecamatan Mariso 3.04, Kecamatan Tamalanrea 2.86, Kecamatan Wajo
3.18, Kecamatan Tamalate 3.05, kecamatan Rappocini 2.95, Kecamatan
Biringkanaya 2.92, Kecamatan Ujung tanah 3.15, Kecamatan Tallo 2.96
jam, Kecamatan Manggala 3.02, Kecamatan Makassar 3.03, Kecamatan Ujung
Pandang 2.99, Kecamatan Panakkukang 2.99, dan Kecamatan Bontoala 3.25.
Prof. Dr. Andi Ima Kesuma, M.Pd, Asmunandar,S.S., M.A
Pasca Perang Bungaya di abad ke-17, pusat Kerajaan Gowa berpindah dari
Benteng Somba Opu ke Bentang Ujungpandang dan sekitarnya. Saat itu telah ada
penataan kampung di sekitar Benteng Ujungpandang yang dilakukan oleh Speelman
pimpinan VOC. Penataan kampung tersebut berlanjut hingga pada awal dan
pertengahan abad ke-20. Saat Undang-undang Desentralisasi yang pertama tahun 1903
berlaku, Makassar secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom atau Gemeente
Makassar pada tanggal 1 April 1906. Sejak itu terdapat enak distrik yakni Makassar,
Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah, dan Mariso. Pada tahun 1921 mengalami perubahan
Distrik Melayu dan Distrik Ende dihapuskan sehingga menjadi empat distrik. Di dalam
distrik-distrik tersebut terdapat kampung-kampung.
Penelitian berjudul Sejarah Kampung Di Kota Makassar Sebagai Sarana
Pengembangan Karakter Dan Kearifan Lokal, bertujuan menginventarisir sejarah
kampung-kampung tua, dalam rangka pengembangan karakter dan kearifan lokal.
Adapun manfaatnya adalah hasil penelitian dapat menjadi materi muatan lokal dalam
kurikulum di sekolah, memberi kontribusi bagi pemerintah dalam rangka pengembangan
wisata sejarah dan budaya, dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar
dalam mengambil kebijakan pembangunan khususnya di bidang sosial, sejarah dan
budaya.
Metode yang digunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan
mendeskripsikan sejarah kampung di Kota Makassar. Penelitian ini difokuskan untuk
menemukan, menginventarisir dan mendeskripsikan sejarah kampung kota.
Hasil penelitian menunjukkan sejarah kampung dalam Kota Makassar merupakan
sumber daya atau potensi yang dapat dimanfaatkan terutama dalam rangka
pengembangan karakter, kearifan lokal, pendidikan dan atau kepariwisataan.
#sejarah kampung
#pengembangan karakter
#kearifan lokal
Ir. Muhammad Zaki, ST., M.Sc, Ir. Adithya Yudistira, ST., MT, Muhammad Basir, ST.
Branding sebuah kota merupakan acuan atau spirit apakah itu untuk bidang kerja atau
keinginan untuk hidup berkomunitas yang lebih baik. Jika branding sebuah kota mengena atau
identik dengan semangat komunitas masyarakat, pasti akan memberikan motivasi bagi
masyarakat tersebut untuk terus bergerak maju menuju masa depan. Sebagai salah satu
bentuk penerapan city branding, beberapa kota di Indonesia memiliki tagline untuk
mengemukakan identitasnya. Seperti pada kota Yogyakarta dengan positioning Jogja: The
Never Ending Asia, dan kota Jakarta dengan Enjoy Jakarta, serta banyak lagi kota-kota lain di
indonesia. Identitas kota ialah image yang melekat pada kota. Image merupakan visualisasi
yang diberikan dan dipersepsikan oleh orang lain mengenai sebuah kota baik berupa citra,
reputasi dan kredibilitas. Terbentuknya sebuah citra adalah hasil dari persepsi yang
berkembang dalam benak masyarakat terhadap realitas kawasan yang ada. Realitas yang baik
akan memiliki citra yang positif atas sebuah brand begitu sebaliknya. Sehingga terkait dengan
identitas budaya, masyarakat kota Makassar saat ini dihadapkan pada tiga tantangan identitas,
“yaitu Makassar Kota Sombere”, “Makassar Smart City”, ”Makassar Kota Dunia”. Yang menjadi
problem adalah bagaimana melahirkan “Santri City” sebagai budaya yang sarat dengan nilainilai luhur yang akan menjadi spirit untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar dan
juga menunjang dalam mempertahankan kekuatan branding dari kota makassar namun tetap
bisa hidup selaras dengan nilai-nilai luhur keislaman.
Kajian pemetaan Santri City untuk mengidentifikasi potensi, sebaran aktifitas, serta
mengetahui tipologi kawasan Santri City dengan pendekatan landscape character, open space,
conectivity, dan central line sebagai akses utama. Kemudian melahirkan pendeketan konsep
yang mengacu pada visi misi walikota dengan tetap melihat kawasan secara umum dengan
pendekatan heritage, culture, ecology, dan climate sehingga melahirkan gagasan yaitu
bagaimana bisa mengoptimalkan ke-empat pesantren yang memiliki latar belakang historis.
Amatan dimulai di daerah perbatasan kota Makassar-Kabupaten Maros yaitu
kecamatan Biringkanaya dan akan berpotensi kepada amatan di kecamatan lain yang juga
memiliki potensi dalam pengembangan Santri City di kota Makassar. Kami ingin melihat
bagaimana implikasi city branding kota Makassar Wilayah Timur sebagai kota santri berbasis
pada data primer dan data sekunder.
Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 3 konsep yang diidentifikasi dapat
dikembangkan dalam Santri City yaitu 1). Grand Concept a). Heritage untuk
mempromosikan budaya Bugis Makassar. b). Culture Slogan “Makassar Menuju Kota
Dunia” bukan menjadi hambatan melainkan perlunya penerapan budaya dalam nilai
Sipakatau, Sipakainge’, Sipakalebbi dalam bingkai pendidikan karakter. c). Ecology
untuk menyerukan perlindungan kepada ekosistem yang bertujuan meningkatkan
penghidupan masyarakat, menangkal perubahan iklim khususnya di wilayah Santri
City. d). Climate Salah satu dari 8 program walikota Makassar adalah bagaimana bisa
menghadirkan dan meningkatkan pengembangan infrastruktur, adaptasi lingkungan
Smart Pedestrian dan koridor kota hijau. 2. Resilent City Smart Environment for Santri
City. Dalam konsep ini Santri City berperan sebagai tempat beraktifitas masyarakat
yang diharapkan mampu menciptakan kondisi yang ramah lingkungan yang terbangun
dalam dimensi sosial, ekonomi yang berkelanjutan. 3. Street Community Moda
Transportasi bebas Polusi Berjalan kaki merupakan perekat bagi sistem pergerakan
masyarakat perkotaan . kondisi kota makassar yang saat ini semakin adat disertai
dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang membuat kegiatan berjalan
kaki kian sulit dilakukan. Masih banyak fasilitas pejalan kaki yang belum terbangun
sehingga banyak kita jumpai pelanggaran bagi pejalan kak
DR. ENG. MUKHSAN PUTRA HATTA, ST., MT, DR. IR. RISWAL K, ST., MT
Sejak awal peradaban manusia, air merupakan
kebutuhan utama untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan
manusia dan syarat penting dalam rangka meningkatkan taraf
hidup manusia. Manusia sangat membutuhkan air, baik
dikomsumsi untuk air minum mapun untuk aktifias dan keperluan
yang lainya. Namun selain, dapat memberikan manfaat yang besar,
air juga dapat menimbulkan bencana – bencana dan kerugian -
kerugian harta dan jiwa apabila manusia tidak lagi memperhatikan
keseimbangan alam dalam bertindak dan berbuat. (Herlambang
W.S., 2015)
Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat
menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk
kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas
pendukungnya, yang kemudian mengubah lahan terbuka dan/atau
lahan basa menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan
terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak
sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang
berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah
yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air
sementara (retarding pond) dan bantaran sungai menjadi tempat
hunian penduduk. (Dwijaya A, 2014).
Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu Sungai Tallo yang
bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang yang
bermuara di bagian selatan kota. Salah satu masalah kota besar
termasuk Kota Makasar yaitu jumlah penduduk terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini yang membawa dampak2
kepada peningkatan kebutuhan lahan dan permintaan akan
pemenuhan kebutuhan pelayanan dan prasarana kota yang dapat
berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan seperti
degradasi lingkungan dan bencana alam. Salah satu2
permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya adalah masalah
banjir. Hampir setiap tahun bencana banjir di Makassar terjadi pada
setiap datangnya musim penghujan (Mahardy A.I., 2014).
Banjir terparah dalam satu dekade terakhir di Kota Makassar
terjadi pada tahun 2019 yang merendam 4 kecamatan yaitu
Kecamatan Panakukang, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan
Biringkanaya setinggi 50 cm hingga 200 cm. Penyebab utama dari
banjir tersebut akibat intensitas curah hujan relatif tinggi pada
tanggal 21 dan 22 Januari 2020 sehingga Sungai Tallo dan
Jeneberang tidak mampu menampung debit banjir. Bencana banjir
yang telah melanda Kota Makassar ini telah menghambat aktifitas
ekonomi dan sosial masyarakat dan tidak jarang membuat
infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan perumahan menjadi rusak
(BNPB, 2020).
Banjir di Kota Makassar selain dipengaruhi oleh intensitas
curah hujan yang relatif tinggi, kondisi topografi yang berbentuk
cekungan, debit aliran air meningkat, perubahan pola guna lahan
dan pasang surut air laut, juga dipengaruhi oleh kurang
memadainya sistem drainase yang ada, meskipun pemerintah kota
telah memprogramkan serta membangun infrastruktur namun
persoalan banjir masih saja menjadi masalah serius (Zubair A., dkk,
2020)
Mengingat salah satu penyebab permasalahan banjir di Kota
Makassar adalah karena tata kelola sistem drainase yang belum
maksimal. Oleh karena itu diperlukan penataan sistem drainase
yang tepat untuk membebaskan Kota Makassar dari masalah
banjir.3
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dibutuhkan lagi lebih
jauh sebuah penelitian yang berjudul: “Revitalisasi Sistem
Drainase Kota Makassar
Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan
kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi
sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja
transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan
memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi
melayani kebutuhan masyarakat.
Diperkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah
penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi.
Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang
secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari
transportasi wilayah (Susantoro & Parikesit, 2004:14). Realitas
transportasi publik di Kota-kota besar sebagai satu bagian dari kota
besar di Indonesia sudah menunjukkan kerumitan persoalan
transportasi publik. Kerumitan persoalan itu menyatu dengan variabel
pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah kendaraan
bermotor yang bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku
masyarakat yang masih mengabaikan peraturan berlalu lintas di jalan
raya.
Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu
wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan
kerugian lainnya. Isu-isu ketidak sepadanan misalnya, dapat berakibat
pada masalah sosial, kemiskinan (urban/rural poverty) dan
H. AMINUDDIN, MM, PhD, Dr. Andi Nur Bau Massepe, SE,MM, Yukiko Hiro Mantu, S.E., M.Sc, M. Hidayat, S.E., M.M
dkk.
Kajian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal kebijakan
restrukturisasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan tujuan untuk memberikan pola yang tepat.
Peneliti memberikan opsi untuk melakukan holding company, yakni penggabungan perusda yang ada
menjadi dibawah kendali satu perusahaan holding.
Kajian ini bermula dengan melakukan terlebih dahulu penilaian terhadap Perusda yang ada di kota
Makassar yaitu (1) PDAM/ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, (2) PD Parkir Makassar Raya,
(3) PD Pasar Makassar, (4) PD Terminal Metro (5) BPR Makassar dan (6) RPH (Rumah Potong Hewan).
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang akan memberikan gambaran, karakteristik
objek penelitian yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan observasi,
wawancara kepada pihak pihak terkait, melakukan Focus Group Discussion dan survey.
Kajian ini memberikan gambaran kondisi perusda atau BUMD yang dibawah kendali Pemerintah Kota
Makassar. Memetakan permasalahan masing-masing ke enam (6) Perusda tersebut dan membuat
permasalahan generik BUMD saat ini. Ada tiga hal pokok yang menjadi isu utama adalah (1) BUMD
pemkot sampai saat ini belum memberi konstribusi terhadap PAD , mereka memberi beban kepada
APBD. (2) Aspek yuridis dan regulasi yang masih belum detail mengatur keberadaan BUMD dan (3)
Pengelolaan BUMD dengan mengacu pada Good Corporate Governance (GCG) masih kurang .
Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMD terletak pada bagaimana pemerintah kota secara tegas
memilih metode yang paling sesuai dalam pencapaian hasil yang disepakati, seperti efisiensi
pengendalian kebijakan, dan penguatan mata rantai aktivitas untuk mencapai peningkatan nilai
perusahaan
Rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pemerintah kota Makassar dalam kajian ini adalah
holding company dengan membentuk Perusahaan baru yang berfungsi sebagai induk perusahaan semua
BUMD yang ada. Perusahaan induk ini akan mengendalikan semua perusda-perusada yang ada dalam
bentuk kebijakan dan keputusan startegis, strategi manajemen,dan pendanaan usaha.
