SIGAP BRIDA — Sistem Informasi Gabungan Arsip & Privasi

Internal 2023

Akses Publik

Desain Unit Pengukur Level Kedalaman Banjir Berbasis Website Hosting (Solusi Pengukuran Kedalaman Banjir di Kecamatan Manggala)

Dr. Ir. Nasruddin Aziz, M.Si, IPM, Dr. Eng. Novriany Amaliyah, ST. MT, Dr. Eng. Andi Amijoyo Mochtar, ST. M.Sc, Gerard Antonini Duma, ST. MT

Kota Makassar merupakan kota yang berada di dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 s.d. 25 meter di atas permukaan laut dan dilalui oleh sungai besar yaitu Sungai Tallo. Debit banjir yang dibawa ke dalam wilayah Kota Makassar oleh sungai tersebut menyebabkan genangan / banjir di berbagai tempat. Pada tahun 2023, Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan yang terdampak banjir pada bulan Maret, setinggi 20 – 200 cm. Berdasarkan kondisi tersebut, dianggap perlu untuk membuat inovasi yang dapat memberikan informasi lebih dini kepada masyarakat pada saat tingkat curah hujan yang tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi tinggi permukaan air secara real time saat banjir sebagai peringatan dini dalam melakukan mitigasi bencana di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Informasi tersebut didapatkan dengan menggunakan unit peralatan sensor level permukaan air yang terintegrasi dengan jaringan internet yang dapat dipantau secara real time melalu web hosting dan dapat diakses melalui handphone dan komputer.

37 11 • 973 KB

Unduh Buka

Internal 2023

Akses Publik

ANALISIS PENERAPAN E-COMMERCE DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) BAGI UMKM DI KOTA MAKASSAR

Dr. Ashari Anshar SE., M.Si, Al Kausar Kalam SE., M.Si, Fadliyani Nawir ST., M.Ds, Arina Puspita SE., MM

Perkembangan technology informasi khususnya dibidang marketing berdampak pada perubahan strategy pemasaran yang dilakukan para pelaku usaha. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen dalam berbelanja produk. Salah satunya dengan memperbaiki supply chain produk agar selalu tersedia di gerai atau toko retailer. Saat ini, perkembangan e-commerce semakin pesat seiring dengan perubahan tren dan gaya hidup masyarakat. Kecanggihan teknologi semakin mendukung bisnis e-commerce sehingga mendukung peningkatan sales dan market share produk. Perkembangan e-commerce dilatarbelakangi setidaknya lima faktor utama yaitu pasar yang berorientasi online (online market), ledakan konsumen muda atau gen Z, peningkatan partisipasi UMKM, pertumbuhan investasi, dan support dari pemerintah melalui perpres mengenai roadmap e-commerce. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan Salah satu kelompok usaha yang paling terdampak dari Covid-19. Berdasarkan hasil survei dampak pandemi covid-19 yang dilakukan oleh LIPI 1, sebanyak 94,69% dari total UMKM mengalami penurunan omzet, dimana penurunan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro. Lalu, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia perlu beradaptasi dan mulai memanfaatkan teknologi digital dalam model bisnisnya agar dapat meningkatkan daya saing di era new normal pasca covid-19 1. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat dari data BPS pada tahun 2017, unit usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) berkontribusi 60,34% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu e-commerce bisa menjadi peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan mengembangkan bisnisnya, penggunaan e-commerce dapat dilakukan guna memperluas akses pasar dan memanfaatkan ledakan pertumbuhan konsumen muda atau gen Z, membuka lapangan

#ecommerce #umkm

67 29 • 729.2 KB

Unduh Buka

Internal 2023

Akses Publik

Kajian Model Partisipasi Masyarakat Pada Mitigasi Bencana Menuju Kota Makassar Sebagai "Resilience City"

Dr. Sawedi Muhammad, S.Sos, M.Si, Hidayah Muhallim, S.Sos, M.A, Muh. Asratillah Senge, S.T, M.T

Secara normatif penelitian ini merupakan upaya untuk menerjemahkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar. • Visi “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua”, tidak bisa dilepaskan dari upaya yang “smart” untuk menurangi resiko Bencana Alam yang mungkin akan terjadi. • Kemudian secara detail, judul penelitian ini berkorespondensi dengan Misi ke 3 dari Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang berbunyi “Restorasi Ruang Kota yang Iklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia “Sombere & Smart” City Untuk Semua. Kota yang meniatkan diri untuk menjadi nyaman bagi semua, mesti bersiap akan segala bentuk tantangan dan Bencana

33 12 • 1.8 MB

Unduh Buka

Eksternal 2017

Akses Publik

KAJIAN EKONOMI PROGRAM LONGGAR DI MAKASSAR (Study on Economic Benefit of Longgar Program in Makassar)

Abdul Razak Munir, Maat Pono, Sudarmono

The purpose of this research are; (1) To identify the community's response to the Lorong Garden (Longgar) program in Makassar; (2) Analyze the economic benefits of the Longgar program in Makassar, especially in improving the welfare of the community; (3) Formulate development strategy of Longgar program in Makassar City. Location of this study will be conducted in Makassar City. The population of this research is all groups of Kelompok Wanita Tani in Makassar City. The activity of this study in the data collection using observation approach and questionnaire. The collected data is then edited, tabulated, and verified first. The data analysis methods used in this study consist of: (1) Descriptive analysis and, (2) T-statistical analysis of paired t tests. The result of the research shows that the perception of society on the garden garden program is positive and high. From the results of questionnaires distributed to the respondents it can be seen that the level of knowledge, objectives, benefits and community support for the Lorong Garden program is high. The community accessed information about Lorong Garden from the socialization activities by the Penyuluh from Badan Ketahanan Pangan and was very supportive for the competition between Lorong Garden with comprehensive criteria. The results also show the economic benefits of the Lorong Garden Program which increases with time. The paired-sample t test results show significant difference in KWT revenues between 2014-2015 and 2016-2017 and that income tends to increase with time.

35 4 • 224.7 KB

Unduh Buka

Internal 2022

Akses Publik

STUDI SOSIAL EKONOMI RENCANA ZONASI SUMUR RESAPAN PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (PRIVATE AREA) DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMALANREA)

Mukrimin, S. Hut., M.P., Ph.D, Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CIEA, Ahmad Sabri, S.Hut

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perkembangan sangat pesat sejak 10 tahun terakhir baik itu perkembangan di bidang pembangunan infrastruktur maupun perkembangan di bidang industri dan jasa. Perkembangan ini tidak mungkin dicegah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 270,2 juta jiwa sedangkan pada tahun 2010 sebesar237,63 juta jiwa. Dalam kurung 10 tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar1,25% per tahun. Pertumbuhan laju penduduk maupun perkembangan sosial ekonomi di Indonesiatidak lepas dari pengaruh perkembangan kota-kota besar termasuk kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2022), penduduk Kota Makassar pada tahun 2021 sebanyak 1.427.619 jiwa yang terdiri atas 711.006 jiwa penduduk laki-laki dan 716.613 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 0,26 persen. Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2021 mencapai 8.122 jiwa/km2 dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 32.596 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.242 jiwa/km2. Tingginya kepadatan penduduk di kota-kota besar termasuk kota Makassar, sehingga mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan yang semakin lama akan semakin parah dan akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang ada di wilayah perkotaan. (Rahardjo, 2014) menyatakan bahwa salah satu masalah berat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakatperkotaan adalah banjir yang terjadi pada musim hujan. Sejumlah titik banjir yang cukup parah dikota Makassar terjadi di jalan Urip Sumoharjo depan gubernuran, di jalan Pettarani, depan Universitas Islam Makassar, dan di depan persimpangan Perumahan BTP Tamalanrea. Padahal, wilayah ini termasuk cukup tinggi lokasinya. Bahkan, ada banyak kawasan perumahan yang berlokasi di wilayah pinggiran yang tenggelam sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang tidak terjangkau banjir hingga beberapa hari lamanya. Berdasarkan kejadian tersebut, tidak sedikit kerugian yang di taksir akibat bencana banjir ini, baik itu secara fisik, sosial dan ekonomi (Anriani et al., 2019).

57 25 • 1.1 MB

Unduh Buka

Eksternal 2017

Akses Publik

KAJIAN EKONOMI PROGRAM BANK SAMPAH DI MAKASSAR (Study on Economic Benefit of Garbage Bank Program in Makassar)

Musran Munizu, Sumardi, Imran Tajuddin

Garbage bank is established as a place to foster, train, assist, buy and market the results of waste management activities from the community. Garbage bank is a form of a local community initiative in efforts to solve community-based waste issues. Garbage banks are expected to provide high economic benefits for improving community welfare. The population of this study is all customers of garbage bank in Makassar as many as 40,114 people. The number of samples as many as 105 respondents. Both descriptive statistical analysis and SWOT analysis was used as the method of analysis. Then, in- depth interviews with stakeholders that consists of government, academic, private, NGO, and community leaders in formulating strategy and policy to develop of garbage bank program in the future. The results of the study indicate that generally the community associated with the garbage bank comes from the socio-economic group with the middle to lower class. The level of knowledge and community participation is still relatively low on waste management and 3R (reduce, reuse and recycle) principles in waste segregation. The garbage bank program brings blessings and economic benefits to society. Beside as a source of additional income for the community, garbage banks can also encourage changes in people's behavior to live healthy and clean, care for the environment and other socio-economic benefits. Furthermore, development strategy of garbage bank should be directed to innovative and strategic programs that can increase the interest of the community to participate actively as the participants/customers of garbage banks. Then, commitment and synergy between regional government and stakeholders is a key factor in improving both economic benefits and development of garbage bank programs in the future.

#Strategy and Program #Economic Benefit #Development #Garbage Bank +1

49 11 • 170 KB

Unduh Buka

Internal 2022

Akses Publik

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SOMBERE DAN SMART CITY

-

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Proses perumusan peraturan daerah tentang Sombere dan Smart City perlu dilakukan dengan cermat, teliti dan didasarkan pada kajian yang mendalam di bidang ilmu perundang-undangan. Hal tersebut adalah dalam rangka untuk memeroleh gambaran yang utuh mengenai cara mewujudkan konsep kebijakan Sombere dan Smart City dalam masa Pandemi COVID-19 yang dialami oleh Kota Makassar dan menatanya kembali berdasarkan teori ilmu perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Makassar memandang perlu untuk melakukan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Sombere dan Smart City, mengingat pengaturan terkait dengan

31 6 • 258.9 KB

Unduh Buka

Internal 2022

Akses Publik

KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM KOTA MAKASSAR BERBASIS LORONG

Dr.Andi Nur Bau Massepe, SE,MM, Yukiko Hiro Mantu, SE., M.Sc, Putri Zulfira Amirullah, SE., MM, H. Febrianto Syam, S.IP., M.I.P dkk.

Kajian ini memberikan rekomendasi program pengembangan UMKM pemerintah kota Makassar yang telah dilakukan.Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur & metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dinas yang terkait pengembangan UMKM, bertemu pelaku UMKM lorong di Kota Makassar. Diawali dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kota Makassar, yaitu faktor internal aspek tata kelola, pemasaran, manajemen keuangan, akses permodalan, ketersediaan bahan baku, aspek penting disini adalah mindset kewirausahaan yang masih rendah bagi pelaku UMKM. Ini tercermin dalam Entrepreneur Behaviour (Perilaku Kewirausahaan). Perilaku wirausaha didasarkan pada seperangkat nilai (kepercayaan) dan kebutuhan tertentu yang memberi individu motivasi intrinsik dan penentuan nasib sendiri untuk terlibat dalam perilaku kewirausahaan. Ini yang perlu mendapat perhatian dalam hal program pembinaan UMKM bagi SKPD terkait dibanding aspek teknis, manajerial dan pengembangan usaha. Hasil wawancara dari yang diungkapkan oleh SKPD adalah (1) tidak adanya basis data tentang pelaku UMKM, (2) rekrutmen UMKM yang tidak tepat sasaran, (3) tumpang tindih program UMKM dan serupa di SKPD, (4) program BULO (badan usaha lorong) sebagai program unggulan yang menyasar UKM lorong kini tidak berjalan menjadi masalah tersendiri. Hasil rekomendasi yang diberikan ialah : membuat manajemen basis data UMKM, memperkuat kelembagaan BULO, serta kontinuitas program kewirausahaan dan peran inkubator bisnis.

41 18 • 491.6 KB

Unduh Buka

Katalog Riset & Kajian Ilmiah