Analisis Fenomena Sosial Persampahan dan Implementasi Kebijakan Retribusi Berbasis Pemilahan Sampah di Kota Makassar dalam Mendukung Ekonomi Hijau

Kota Makassar menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Volume harian yang melebihi 1.000-1.200 juta ton setiap hari (DLH Mks,2025) , kapasitas TPA Tamangapa yang kritis, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menimbulkan tekanan besar pada sistem kota. Kebijakan retribusi berbasis pemilahan berbasis green economy dipandang sebagai solusi inovatif untuk mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan fiscal. Tujuan Penelitian ini secara umum adalah Bagaimana potensi kebijakan retribusi sampah berbasis pemilahan di Kota Makassar untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan antara Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas, Insentif Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, dan Kebijakan Retribusi. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berbasis Structural Equation Modeling (SEM) dengan 553 responden dari 15 kecamatan di Makassar. Data kualitatif diperoleh dari FGD dengan pemangku kepentingan (DLH, bank sampah, tokoh masyarakat, akademisi). Analisis NVIVO digunakan untuk mengembangkan tema dan pola hubungan. Temuan Utama adalah ditemukan bahwa tersedianya sarana pemilahan, armada pengangkut, dan bank sampah terbukti mendorong keterlibatan warga. Warga dengan kesadaran tinggi terhadap manfaat pemilahan cenderung mendukung retribusi berbasis green economy. Pemberian potongan retribusi atau imbalan ekonomi belum cukup kuat untuk meningkatkan penerimaan. Fasilitas fisik yang memadai meningkatkan penerimaan, bahkan tanpa dimediasi faktor lain. Infrastruktur meningkatkan kesadaran, dan pada gilirannya memperkuat penerimaan kebijakan. Implikasi Ilmiah adalah infrastruktur dan partisipasi masyarakat lebih menentukan daripada insentif ekonomi dalam konteks negara berkembang, hal ini berkontribusi pada diskusi akademik terkait efektivitas instrumen fiskal hijau di perkotaan. Implikasi Praktisnya adalah Pemerintah daerah perlu prioritaskan investasi infrastruktur pemilahan (TPS 3R, bank sampah, armada khusus), Program edukasi dan literasi lingkungan wajib diperkuat untuk membangun budaya pemilahan, insentif fiskal diposisikan sebagai dukungan tambahan, bukan instrumen utama, dan diperlukan koordinasi lintas sektor (DLH, kecamatan, kelurahan, swasta, komunitas) untuk efektivitas kebijakan. Rekomendasi Kebijakan adalah Percepatan penyediaan fasilitas pemilahan terintegrasi hingga level kelurahan. Penerapan sosialisasi berkelanjutan melalui sekolah, ASN, dan komunitas ibu rumah tangga. Mengembangkan platform digital untuk memantau pemilahan dan mengelola insentif transparan. Menjadikan bank sampah sebagai simpul utama dalamiv rantai ekonomi sirkular. Dan memastikan keadilan fiskal agar kelompok rentan tidak terbebani kebijakan.