Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis dan Peralatan Sekolah bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Berdame, 2024) . Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya Program Wajib Belajar 9 tahun dan pendidikan gratis. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, masih terdapat kendala dalam pemerataan akses pendidikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga kurang mampu adalah biaya pendidikan yang tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga biaya penunjang seperti seragam sekolah dan peralatan pembelajaran (Rohaeni & Saryono, 2018). Bagi keluarga dengan ekonomi terbatas di Kota Makassar, biaya seragam dan peralatan sekolah dapat menjadi beban finansial yang signifikan, bahkan menjadi faktor yang menyebabkan anak putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Makassar pada tahun 2023 mencapai sekitar 4,5% dari total penduduk. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Herlina et al., 2024). Angka putus sekolah pada tingkat SD dan SMP masih menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kota Makassar. Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar. Program ini sejalan dengan visi Kota Makassar untuk menjadi "Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua" dan misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Kota Makassar. Analisis kelayakan kebijakan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif2 dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Makassar. Program pemberian seragam dan peralatan sekolah gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar diusulkan sebagai salah satu upaya strategis untuk mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar. Kebijakan ini sejalan dengan visi Kota Makassar sebagai "Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua", serta mendukung misi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, analisis kelayakan terhadap program ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Secara substansial, program ini bertujuan menghilangkan hambatan biaya non-akademik yang kerap dialami oleh peserta didik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Seragam dan perlengkapan sekolah merupakan kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi dapat berdampak pada rendahnya kehadiran, semangat belajar, bahkan menyebabkan putus sekolah. Oleh karena itu, intervensi ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan setara. Program ini sekaligus menjadi instrumen penguatan keadilan sosial dalam sektor pendidikan dasar. Kerangka desentralisasi pendidikan, Pemerintah Kota Makassar memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Pelaksanaan program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mandat konstitusional untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Namun demikian, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh desain implementasi yang mencakup mekanisme penetapan sasaran, kualitas barang yang disalurkan, ketepatan waktu distribusi, serta sistem koordinasi antar perangkat daerah yang solid. Aspek pembiayaan menjadi dimensi kunci dalam menentukan kelayakan program ini. Pemberian seragam dan peralatan sekolah secara gratis membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, analisis cost-benefit perlu dilakukan untuk menilai efisiensi program, dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan,3 seperti peningkatan angka partisipasi murni, pengurangan angka putus sekolah, serta penguatan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh. Jika terbukti memiliki nilai manfaat yang tinggi terhadap biaya yang dikeluarkan, maka program ini dapat dikategorikan sebagai investasi sosial yang strategis. Lebih jauh, program ini juga harus dinilai dari segi dampak sosialnya, khususnya dalam hal peningkatan motivasi belajar siswa, pengurangan stigmatisasi terhadap anak dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan hubungan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pelaksanaan program yang dirancang secara komprehensif dan berbasis pada data yang valid akan meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan, tetapi juga mendukung pencapaian visi besar Kota Makassar sebagai kota yang inklusif, humanis, dan layak huni bagi semua kalangan.