LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBERDAYAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

Kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar merupakan salah satu persoalan sosial yang terus berkembang akibat tekanan urbanisasi, kemiskinan struktural, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta rendahnya kualitas lingkungan permukiman. Meskipun berbagai program penanganan telah dijalankan pemerintah, seperti SLBM, P2KP, NUSSP, hingga KOTAKU, persoalan mendasar berupa perilaku sosial masyarakat dan lemahnya peran kelompok sosial masih menjadi faktor yang menghambat keberhasilan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk masalah sosial yang dihadapi masyarakat di kawasan kumuh, memetakan mengapa perilaku sosial belum berkontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas hidup, serta mengidentifikasi peran kelompok sosial dalam mendorong perubahan perilaku di tiga kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh tahun 2025, yaitu Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling yang melibatkan warga kawasan kumuh, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial yang berlangsung di kawasan kumuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan kumuh menghadapi beragam masalah sosial, seperti konflik antarkelompok, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, pengangguran, terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta kepadatan hunian yang ekstrem. Perilaku sosial masyarakat belum mendukung upaya penataan kawasan karena rendahnya kesadaran ekologis, normalisasi lingkungan tidak sehat, lemahnya kontrol sosial, dan minimnya kapasitas warga untuk menjaga lingkungan yang sudah ditata. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan kelompok sosial (RT/RW, kelompok nelayan, kelompok keagamaan, komunitas perempuan, maupun organisasi lokal lain) pada dasarnya memiliki potensi sebagai agen perubahan, namun belum memainkan peran signifikan karena terbatasnya dukungan kelembagaan, minimnya pelatihan pemberdayaan, serta absennya mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan antara warga dan pemerintah kota. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak cukup mengandalkan intervensi fisik semata, tetapi harus didukung pendekatan sosial berbasis pemberdayaan komunitas. Kelompok sosial perlu diperkuat sebagai institusi lokal yang mampu meningkatkan kesadaran warga, mengorganisasi partisipasi, serta menjadi jembatan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan penanganan kawasan kumuh yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2030 menuju permukiman yang layak, aman, dan berketahanan.