LAPORAN PENELITIAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MAKASSAR CREATIVE HUB

Pemkot Makassar jika ingin mewujudkan program MCH di 15 kecamatan yang ada akan menghadapi berbagai tantangan, mengingat setiap kecamatan memiliki potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tantangan lainnya datang dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan/mengelola MCH. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi/pemetaan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan sebagai basis data pembangunan creative hub. Kedua, melakukan sinkronisasi kebijakan diantara stakeholder creative hub di setiap kecamatan lingkup Kota Makassar. Ketiga, Menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief kepada Pemkot Makassar melalui Dinas PU, guna membantu merumuskan prioritas pembangunan/pengembangan creative hub yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di masing-masing Kecamatan dalam lingkup Kota Makassar Jenis Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif yang menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. implementasikan strategi sinkronisasi kebijakan pembangunan creative hub Kota Makassar didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang ingin mendapatkan data yang valid, realiabel, objektif, dan komprehensif mengenai potensi, kebutuhan, dan permasalahan di setiap kecamatan di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih juga karena dapat mengakomodir fleksibilitas yang sangat mungkin dijumpai di lapangan, dalam hal ini keragaman data dan informasi, keunikan komunitas kreatif di setiap wilayah, dan prioritas stakeholder program creative hub yang lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Makassar Creative Hub (MCH) merupakan program strategis Pemkot Makassar yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat, terutama generasi muda. Program ini sejalan dengan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” serta sinkron dengan arah pembangunan nasionaI. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang berbeda, sehingga pembangunan creative hub perlu berbasis pada data lokal. Misalnya, wilayah pesisir membutuhkan pelatihan berbasis kelautan, sementara wilayah padat UMKM membutuhkan dukungan pemasaran dan sertifikasi. Pembangunan MCH membutuhkan kolaborasi lintas OPD, mulai dari Dinas PU sebagai penyedia ruang fisik, Dinas Pariwisata sebagai leading sector, hingga OPD lain seperti Dispora, Diskominfo, Dinas Koperasi-UKM, dan Dinas Ketenagakerjaan yang berperan dalam pelatihan, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sinkronisasi kebijakan menjadi syarat penting keberhasilan program. Ekonomi kreatif Makassar memiliki potensi besar, dengan lebih dari 37.000 pelaku industri kreatif dan dominasi sektor kuliner, fashion, dan kriya. Keberadaan MCH menjadi katalisator untuk mengoptimalkan potensi ini. Makassar Creative hub memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti membuka peluang kerja, memperkuat komunitas, menyediakan ruang kolaboratif, serta mendorong inovasi dan lahirnya usaha baru. Dampak ini relevan dengan tantangan kota, khususnya tingginya jumlah penduduk berpendidikan menengah ke bawah dan anak putus sekola