Prof. Dr. Andi Ima Kesuma, M.Pd, Dr. Najamuddin. M.Hum, Asmunandar,S.S., M.A
Makassar adalah kota yang memiliki sejarah panjang hingga
seperti sekarang. Dalam proses terbentuknya sebagai kota, banyak
melahirkan sumber daya budaya baik yang berwujud maupun yang tak
berwujud. Permasalahan yang muncul adalah potensi sumber daya
budaya tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal
khususnya untuk kepentingan pariwisata.
Penelitian berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Budaya Sebagai Objek
dan Destinasi Wisata Sejarah Budaya di Kota Makassar ini bertujuan untuk
menginventarisasi bangunan cagar budaya dan memanfaatkannya sebagai
objek dan destinasi wisata Kota Makassar. Tujuan lainnya adalah menggali
potensi warisan budaya tak benda untuk dimaksimalkan sebagai atraksi wisata.
Adapun manfaatnya adalah mengembangkan dan meningkatkan potensi
perekonomian di Kota Makassar di bidang pariwisata.
Metode yang digunakan adalah mendeskripsikan potensi–potensi sumber
daya budaya. Data penelitian ini terdiri dari sumber daya budaya berwujud, dan
sumber daya budaya tak berwujud. Pengumpulan data sumber daya budaya
berwujud dilakukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
Sedangkan sumber daya budaya tak berwujud, dilakukan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan sumber daya budaya di Kota Makassar
sangat beragam sehingga perlu dilindungi, dikelola, dikembangkan dan
dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata khususnya wisata sejarah budaya.
Achmad Rizal Hak Bisjoe, Retno Prayudyaningsih, Asikin Muchtar
Makassar sampai saat ini masih harus berupaya memenuhi luasan minimal hutan kota,
yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan yang disyaratkan. Sampai dengan tahun 2011 hutan
kota di Makassar, baru mencapai total luasan 67,9 hektare yang tersebar pada 11 lokasi, baik
di lahan publik maupun lahan milik. Dengan luas wilayah perkotaan 17.580 hektare, Makassar
seharusnya memiliki hutan kota minimal seluas 1.758 hektare (10%). Dengan total luas 67,9
hektare, Makassar baru memenuhi 3,86% luas hutan kota ynag dipersyaratkan. Oleh karena itu
Kota Makassar masih kekurangan 96,14% untuk memenuhi persyaratan minimal persentase
hutan kota. Untuk maksud tersebut, diperlukan penelitian peluang pengembangan hutan kota di
Makassar. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi lokasi yang berpotensi
untuk pengembangan hutan kota, berdasarkan prioritas lahan publik yang layak kelola dengan
mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain: letak, luas, aksesibilitas, kondisi saat ini,
potensi vegetasi, aktivitas masyarakat, dan bentuk pemanfaatan lahan. Tujuan penelitian
adalah menyajikan bahan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Makassar tentang
peluang pengembangan hutan kota di Makassar dalam upaya memenuhi persyaratan minimal
persentase hutan kota yang harus dimiliki. Pendekatan masalah penelitian dilakukan dengan
metode survei melalui studi kasus pengembangan hutan kota di Makassar. Data yang
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data luasan lahan
untuk setiap lahan yang ditunjuk sebagai lokasi penelitian, jenis-jenis vegetasi, dan hasil
wawancara. Data primer diperoleh melalui seleksi lokasi, wawancara dan pengamatan
langsung di lapang. Data sekunder meliputi laporan penelitian, telaah pustaka, laporan kerja,
laporan teknis yang berasal dari instansi terkait dan media online. Analisis deskriptif
digunakan untuk menggambarkan potensi pengembangan hutan kota di Makassar pada lokasi
yang telah diamati berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kegiatan penelitian
juga mencakup kegiatan lapang untuk pengamatan terhadap: kondisi biofisik, kondisi sosial
masyarakat, kondisi vegetasi yang ada, potensi ekowisata dan fungsi edukasi. Seleksi lokasi
calon hutan kota didasarkan pada peta RTRW kota Makassar 2015 – 2034. Lokasi yang terpilih
selanjutnya disurvei untuk memastikan kondisi riil di lapang terkait status lahan, aksesibilitas
dan penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 wilayah
di kota Makassar yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai hutan kota, yaitu: (1) hutan
rawa Bung BTP, (2) Waduk Tunggu Pampang, (3) hutan rawa Antang dekat perumahan
pemprov Sul-Sel, (4) Eks Terminal Toddopuli, dan (5) sepanjang pantai Tanjung Layar Putih
dan Sempadan Sungai Jeneberang. Ditinjau dari aspek biofisik dan sosial, wilayah tersebut
layak dikembangkan sebagai hutan kota, dengan tetap mempertimbangkan kepastian status
lahan, pemilihan jenis pohon, persiapan lahan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
#hutan kota
#ruang terbuka hijau
#luas minimal
#Kota Makassar
Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos., M.Si, Dr. Rahmat, S.Sos. M.Si., Yushistira Azhari, S.Sos, MM.
Anak gelandangan dan pengemis merupakan problematika kota-kota besar
termasuk Kota Makassar. Semakin maraknya anak gelandangan dan pengemis
telah menimbulkan permasalahan sosial yang sangat kompleks. Faktor
permasalahan yang mengancam anak jalanan antara lain adalah kekerasan yang
dilakukan oleh anak jalanan lain, komunitas dewasa, Satpol PP, bahkan kekerasan
seksual; penggunaan Narkoba, alkohol dan rokok; dan penyakit-penyakit menular
seperti HIV/AIDS. Berkembangnya anak gelandangan dan pengemis dapat
berpotensi menimbulkan kejahatan, seperti begal, pencurian, perampokan, dan
lain-lain di Kota Makassar. Untuk itu diperlukan upaya kajian yang berorientasi
pada pemberdayaan anak gelandangan dan pengemis yang dapat dikembangkan
oleh Pemerintah Kota Makassar melalui program pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat.
Permasalahan penelitian adalah karakteristik tindak operasional,
pembinaan dan pemberdayaan anak gelandangan dan pengemis berdasarkan
keahlian yang dapat dikembangkan melalui program pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar. Kajian ini
dapat membantu keberlanjutan pembinaan anak gelandangan dan pengemis di
Kota Makassar serta Tim Reaksi Cepat Saribattang. Tujuan dan target yang ingin
dicapai adalah menemukan dan mengidentifikasi karakteristik tindak operasional
dan strategi program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dinas
Sosial Pemerintah Kota Makassar. Strategi ini berimplikasi pada strategi
penanganan anak gelandangan dan pengemis dan implementasi penanganan anak
gelandangan dan pengemis melalui Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar.
Untuk pencapaian tujuan dan target tersebut digunakan pendekatan
kualitatif yang merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang berupaya menafsirkan
makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial
melalui studi yang ditargetkan berdasarkan permasalahan sesuai dengan fakta di
lapangan, termasuk fenomena anak gelandangan dan pengemis.
Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si, Dr. Eng. Ihsan, S.T., M.T, Rachmatan, S.T
Jalur pedestrian merupakan daerah yang menarik untuk kegiatan sosial,
perkembangan jiwa dan spiritual, misalnya untuk bernostalgia, pertemuan mendadak,
berekreasi, bertegur sapa dan sebagainya. Di kota-kota besar di Indonesia termasuk
Kota Makassar dapat dilihat betapa sepotong jalur pedestrian dapat memiliki fungsi
ganda. Pedestrian way yang seharusnya untuk lalu lintas pejalan ternyata pada
beberapa lokasi terlihat dilalui oleh sepeda motor, digunakan untuk parkir kendaraan,
tempat pedagang kaki lima, tempat tiang papan reklame, maupun rambu-rambu
pengatur lalu lintas kendaraan, serta tempat pengemis menunggu pemberian
sedekah. Akibatnya kapasitas pedestrian way berkurang dan akhirnya pejalan
menggunakan badan jalan. Bila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan persoalan lain.
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis karakteristik kondisi eksisiting dan
mengidentifikasi tingkat Walkability jalur pedestrian bundaratta. Metode analisis yang
digunakan adalah deskriptif kualitati dan kuantitati serta menggunakan analisis
walkability indeks/walkability score. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai
walkability score pada jalur Pedestrian Bundaratta adalah 68.9, sehingga berdasarkan
pada tabel skor, zona tersebut memiliki kelas kriteria nilai 50-69 yang artinya beberapa
fasilitas dapat dijangkau dengan berjalan kaki sehingga masyarakat dapat
memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal tanpa menggunakan kendaraan
bermotor.
Dana kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayaan Masyarakat yang berada dalam suatu kelurahan. Anggaran yang
telah dikeluarkan untuk masing-masing Kelurahan di Kota Makassar adalah Rp.
500.000.000,00 yang dikelola melalui kelompok pemberdayaan masyarakat
secara suakelola.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengananalisis realisasi anggaran
terhadap DPA dan Hasil Musrenbang, (2) Menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal realisasi anggaran kelurahan,
dan (3) Merekomendasikan sebuah sistem atau kebijakan yang dapat diberikan
kepada Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meminimalisir ketidaksesuaian
dalam hal realisasi anggaran kelurahan.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Dampak positif dari
pemanfaatan dana Kelurahan ini terutama untuk kegiatan fisik telah dirasakan oleh
Masyarakat baik dari segi kondisi sosial maupun lingkungan, (2) Terdapat
beberapa masalah utama pada implementasi dana kelurahan yakni (a) Lemahnya
transparansi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kelurahan, Kecamatan
dan Bappeda, (b) Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah
Daerah terhadap pemanfaatan dana kelurahan (c) Kepemimpimpinan yang lemah
dan (d) Tidak adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan dana kelurahan di Kota
Makassar. Berdasarkan isu pokok yang telah dimuat maka Pemerintah Daerah
Kota Makassar wajib mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah
tersebut yakni (1) Menentukan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan,
pembinaan, pengawasan dan evaluasi anggaran untuk keberlanjutan anggaran
kelurahan, (2) Menentukan kejelasan kegiatan yang dibiayai oleh dana DAU
dengan pagu maksimal Rp. 200.000.000,00 dan APBD maksimal Rp.
300.000.000,00, (3) Menentukan maksimal anggaran kegiatan fisik maupun
nonfisik dalam rangka keberlanjutan pembangunan dalam suatu kelurahan dan (4)
Menentukan luaran kegiatan yang jelas terutama pada kegiatan kegiatan nonfisik
seperti pelatihan.
#Dana Kelurahan
#Kota Makassar
#Evaluasi Realisasi Anggaran
