MODEL PEMETAAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS BKPSDM KOTA MAKASSAR)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia terus menerus dilakukan sampai saat ini untuk merespon dinamika lingkungan strategis birokrasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Secara internal Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin menuntut agar manajemen internal organisasi pemerintah semakin transparan dan akuntabel sehingga praktek-praktek administrasi dan manajemen dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Secara eksternal masyarakat juga semakin menyadari hak-haknya sehingga mereka sangat mengerti untuk menuntut pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel yang bersih dari KKN. Salah satu program utama dari reformasi birokrasi adalah membangun sumber daya manusia aparatur yaitu Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berdaya saing tinggi. ASN sesuai dengan harapan reformasi birokrasi diharapkan mampu memberikan penguatan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memiliki kapasitas dan kinerja yang tinggi, dan memiliki profesionalisme dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.